Bila revolusi meraih kemenangan mutlak, kekuasaan akan berpindah ke tangan kelas yang memainkan peran kepemimpinan di dalam perjuangan – dalam kata lain, ke tangan kelas proletar. Mari kita kemukakan sekali lagi bahwa ini tidak menghalangi wakil-wakil revolusioner dari kelompok-kelompok sosial non-proletar untuk memasuki pemerintahan tersebut. Mereka dapat dan harus ada di dalam pemerintah: sebuah kebijakan yang tepat akan memastikan kelas proletar untuk memperbolehkan partisipasi pemimpin-pemimpin berpengaruh dari kelas borjuis kecil perkotaan, kaum intelektual, dan kaum tani. Masalah terbesar adalah ini: siapakah yang akan menentukan isi dari kebijakan pemerintah, siapakah yang akan membentuk mayoritas kuat di dalam pemerintahan ini?
Adalah satu hal bila wakil-wakil dari lapisan-lapisan rakyat demokratis memasuki sebuah pemerintah dengan mayoritas buruh. Tetapi adalah satu hal yang cukup berbeda ketika wakil-wakil kelas proletar berpartisipasi di dalam sebuah pemerintah borjuis-demokratis dalam kapasitas kurang lebih seperti tawanan.
Kebijakan dari kelas kapitalis borjuis liberal – di dalam kebimbangannya, kemundurannya, dan pengkhianatannya – adalah cukup jelas. Kebijakan kelas proletar bahkan lebih jelas dan sempurna. Tetapi kebijakan kaum intelektual, karena karakter sosial mereka yang berada di tengah-tengah (bersifat perantara –Ed.) dan elastisitas politik mereka; kebijakan kaum tani, karena keberagaman sosial mereka, keterbelakangan mereka dan posisi mereka yang berada di tengah-tengah; kebijakan kaum borjuis kecil perkotaan, sekali lagi karena mereka tidak memiliki karakter dan tradisi politik, dan posisi mereka yang berada di tengah – kebijakan dari tiga kelompok sosial ini benar-benar tidak jelas, tidak berbentuk, penuh kemungkinan dan oleh karena itu penuh kejutan.
Kita cukup membayangkan sebuah pemerintahan demokratis revolusioner tanpa perwakilan dari kelas proletar untuk segera melihat kegilaan dari gagasan ini. Penolakan dari kaum sosial-demokrat untuk berpartisipasi di dalam sebuah pemerintahan revolusioner akan membuat pemerintahan ini tidak mungkin dijalankan dan oleh karena itu penolakan ini sama dengan pengkhianatan terhadap revolusi. Tetapi partisipasi kaum proletar di dalam pemerintahan ini juga sangatlah mungkin secara objektif, dan secara prinsip boleh dilakukan, tetapi hanya sebagai partisipasi yang dominan dan memimpin. Tentu saja kita bisa menggambarkan pemerintahan semacam ini sebagai kediktatoran kaum proletar dan tani, sebuah kediktatoran proletar, tani, dan kaum intelektual, atau bahkan sebuah pemerintahan koalisi kelas pekerja dan borjuis kecil; tetapi pertanyaannya masih sama: siapakah yang akan mempunyai hegemoni di dalam pemerintahan ini, dan melalui pemerintahan ini maka mempunyai hegemoni di dalam negeri? Dan ketika kita berbicara mengenai pemerintahan buruh, kita merespon bahwa hegemoni ini harus dimiliki oleh kelas pekerja.
Konvensi Nasional[1], sebagai sebuah organ kediktatoran Jacobin, tidaklah beranggotakan kaum Jacobin saja. Kaum Jacobin adalah minoritas di dalam Konvensi Nasional tersebut. Tetapi pengaruh dari kaum sanscolottes di luar gedung Konvensi ini dan diperlukannya kebijakan yang tegas untuk menyelamatkan bangsa memberikan kekuasaan di tangan kaum Jacobin. Oleh karena itu, walaupun Konvensi National ini secara formal merupakan sebuah perwakilan nasional yang terdiri dari kaum Jacobin, kaum Girondist[2], dan banyak anggota-anggota yang bimbang yang dikenal dengan nama ‘marsh’, pada intinya Konvensi Nasional ini merupakan sebuah kediktatoran Jacobin.
Ketika kita berbicara mengenai pemerintahan kaum buruh, kita memiliki pandangan sebuah pemerintahan yang didominasi dan dipimpin oleh wakil-wakil kelas pekerja. Untuk mengkonsolidasi kekuatan mereka, kaum proletar harus melebarkan basis revolusi. Banyak kelompok-kelompok massa pekerja, terutama di pedesaan, yang akan terdorong ke dalam revolusi dan menjadi terorganisir secara politik hanya setelah kaum pelopor revolusi – yakni kelas proletar – berdiri memimpin negara. Agitasi revolusioner dan pengorganisiran akan kemudian dilakukan dengan bantuan sumber daya Negara. Kekuatan legislatif sendiri akan menjadi sebuah instrumen yang ampuh untuk membuat massa menjadi revolusioner. Karakter relasi sosial-sejarah kita, yang menaruh semua beban revolusi borjuis di pundak kelas proletar, tidak hanya akan menciptakan kesulitan yang luar biasa untuk pemerintahan buruh tetapi juga akan memberikannya keunggulan-keunggulan yang tak ternilai. Ini akan mempengaruhi hubungan antara kaum proletar dan kaum tani.
Pada revolusi 1789-93 dan 1848, kekuasaan pertama kali berpindah tangan dari absolutisme ke elemen-elemen borjuis yang moderat, dan kelas inilah yang membebaskan kaum tani (bagaimana caranya, ini persoalan yang berbeda) sebelum demokrasi revolusioner menerima atau bersiap-siap menerima kekuasaan. Kaum tani yang terbebaskan hilang minat pada gerakan politik ‘orang kota’, dalam kata lain mereka hilang minat pada kemajuan revolusi, dan menjadi batu pondasi dari ‘orde lama’, mengkhianati revolusi kepada kaum Caesaris atau reaksi rejim-tua-absolutisme.
Revolusi Rusia tidak, dan untuk waktu yang lama tidak akan, memungkinkan pembentukan rejim konstitusional-borjuis yang mampu menyelesaikan permasalahan demokrasi yang fundamental. Semua usaha-usaha ‘baik’ dari kaum reformis-birokrat seperti Witte dan Stolypin[3] terbatalkan oleh perjuangan mereka sendiri untuk eksis. Sebagai akibatnya, nasib dari kepentingan-kepentingan revolusioner kaum tani yang paling fundamental – bahkan seluruh kaum tani sebagai sebuah estate – tergantung pada nasib seluruh revolusi, yakni nasib kaum proletar.
Kaum proletar yang berkuasa akan berdiri di depan kaum tani sebagai sebuah kelas yang telah membebaskan mereka. Dominasi kaum proletar bukan hanya akan berarti persamaan hak yang demokratis, pemerintahan-independen yang bebas, pemindahan seluruh beban pajak ke kelas yang kaya, pembubaran tentara reguler dan pembentukan rakyat bersenjata, dan abolisi pajak gereja, tetapi juga akan berarti pengesahan seluruh perubahan relasi tanah (penyitaan tanah) yang revolusioner yang dilakukan oleh kaum tani. Kaum proletar akan membuat perubahan relasi tanah ini sebagai titik awal kebijakan negara di dalam pertanian. Di bawah kondisi ini, pada periode awal dan yang paling sulit dari revolusi, kaum tani Rusia akan tertarik untuk mempertahankan rejim proletar (rejim demokrasi buruh) pada setiap kesempatan seperti halnya kaum tani Prancis dalam mempertahankan rejim militer Napoleon Bonaparte – yang menjamin para pemilik-properti baru hak kepemilikan mereka dengan kekuatan bayonetnya. Dan ini berarti bahwa badan perwakilan bangsa ini, yang bertemu di bawah kepemimpinan kelas proletar dan yang telah mengamankan dukungan kaum tani, hanyalah sebuah baju demokratis dari kekuasaan kaum proletar.
Tetapi, apakah mungkin bahwa kaum tani bisa menyingkirkan kaum proletar dan mengambil tempatnya? Ini tidak mungkin terjadi. Semua pengalaman sejarah menihilkan asumsi ini. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kaum tani benar-benar tidak mampu mengambil peran politik yang independen.[4]
Sejarah kapitalisme adalah sejarah subordinasi pedesaan pada perkotaan. Perkembangan industri di kota-kota Eropa semakin membuat keberadaan relasi feodalisme di pertanian mustahil. Tetapi pedesaan sendiri tidak pernah melahirkan sebuah kelas yang dapat memenuhi tugas revolusioner mengakhiri feodalisme. Perkotaan, yang mengsubordinasi pertanian pada kapital, melahirkan sebuah kekuatan revolusioner yang meraih hegemoni politik di pedesaan ke dalam tangannya, dan menyebarkan revolusi dan relasi properti ke pedesaan. Seiring perkembangan kapitalisme, pedesaan telah menjadi budak ekonomi kapitalisme, dan kaum tani telah menjadi budak politik partai-partai kapitalisme. Partai-partai ini telah membangkitkan kembali feodalisme di dalam politik parlemen, merubah kaum tani menjadi arena pemburuan suara elektoral. Negara borjuis yang moderen, melalui pajak dan militer, melempar para petani ke cengkraman rentenir kapitalis; dan melalui pendeta-pendetanya dan sekolah-sekolahnya membuat para petani korban dari politik rentenir tersebut.
Kaum borjuis Rusia akan menyerahkan seluruh posisi revolusioner kepada kaum proletar. Mereka juga akan melepaskan hegemoni mereka terhadap kaum tani. Di situasi seperti ini, yang diciptakan oleh pemindahan kekuasaan ke tangan kaum proletar, tidak ada yang bisa dilakukan kaum tani selain mendukung rejim demokrasi buruh. Tidaklah terlalu penting bila kaum tani melakukan hal ini dengan kesadaran seperti saat mereka mendukung rejim borjuis. Tetapi, sedangkan setiap partai borjuis merauk suara elektoral para petani untuk memeras dan menipu para petani atau menyerahkan mereka ke partai kapitalis lainnya, kaum proletar akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk meningkatkan level kebudayaan pedesaan dan mengembangkan kesadaran politik kaum tani. Dari yang sudah kami paparkan di atas, sangatlah jelas bagaimana kami memandang gagasan ‘kediktatoran kaum proletar dan tani’. Ini bukan mengenai bagaimana kami menggangap gagasan ini dapat diterima secara prinsip, atau apakah ‘kami menginginkan atau tidak menginginkan’ bentuk kerjasama politik macam ini. Kami hanya berpikir bahwa gagagan ini tidak dapat direalisasikan – setidaknya secara langsung.
Dan koalisi semacam ini membutuhkan kondisi dimana salah satu partai borjuis memimpin kaum tani atau kaum tani membentuk sebuah partainya sendiri yang independen dan kuat. Tetapi kita telah menunjukkan bahwa kedua hal tersebut tidaklah mungkin.
[1] Konvensi Nasional adalah badan konstitusi dan legislatif, dan juga badan eksekutif yang dibentuk setelah Revolusi Prancis pada tahun 1792 sampai pada tahun 1795.
[2] Girondist adalah representasi dari kelas borjuis besar pada saat Revolusi Prancis 1798. Mereka berayun-ayun antara demokrasi dan monarki.
[3] Peter Stolypin (1862-1911) adalah anggota pemerintahan Rusia Tsar dan pemilik tanah besar. Dari tahun 1906 hingga 1911 dia adalah Menteri Interior.
[4] Apakah pembentukan dan perkembangan Serikat Tani dan kemudian Trudoviki (Kelompok Penggarap Tanah) di Duma (parlemen kota) mengkontradiksi hal ini dan argumen-argumen selanjutnya? Tidak sama sekali. Apa itu Serikat Tani? Ini adalah sebuah Serikat yang merangkul beberapa elemen demokrasi radikal yang mencari massa untuk mendukung mereka, bersama-sama dengan elemen-elemen kelas tani yang lebih sadar – yang tentu saja bukan berasal dari strata bawah kelas tani – di atas platform revolusi demokratis dan reformasi agraria.
Mengenai program agraria Serikat Tani (‘persamaan hak dalam penggunaan tanah’) yang merupakan arti dari eksistensinya, kita harus mengamati hal-hal ini: semakin luas dan semakin dalam perkembangan gerakan agraria dan semakin dekat gerakan ini menuju titik penyitaan dan distribusi tanah, semakin dekat proses perpecahan di tubuh Serikat Tani. Ini diakibatkan karena ribuan kontradiksi masalah kelas, lokal, sehari-hari dan teknik. Anggota-anggota Serikat Tani akan menggunakan pengaruh mereka di dalam Komite-Komite Tani, yang merupakan organ revolusi agraria di pedesaan. Tetapi, walaupun begitu, Komite-Komite Tani ini, yang merupakan institusi ekonomi-administrasi, tidak akan mampu menghilangkan ketergantungan politik pedesaan terhadap kota, yang membentuk salah satu karakter fundamental dari masyarakat moderen.
Radikalisme dan ketiadaan-bentuk Trudoviki adalah ekspresi dari kontradiksi di dalam aspirasi-aspirasi revolusioner kaum tani. Pada saat periode ilusi konstitusional, mereka dengan tak berdaya membuntuti kaum Kadet (Partai Demokrasi Konstitusional). Pada saat pembubaran Duma, secara alami mereka jatuh di bawah panduan kelompok Sosial-Demokrat. Ketidak-independen-an kaum tani akan menjadi sangat jelas pada saat mereka perlu menunjukkan inisiatif yang tegas, yakni pada saat kekuasaan harus berpindah ke tangan kaum revolusioner – (Catatan Leon Trotsky)