Sumber: Kibarkan Tinggi Panji Revolusi. Yayasan "Pembaruan", Jakarta, 1964. Scan PDF Brosur "Kibarkan Tinggi Panji Revolusi"
Kawan-kawan yang tercinta !
Pada kesempatan saya berkunjung ke Peking kali ini saya diminta oleh Kawan-kawan pimpinan PKT untuk memberikan ceramah dalam pertemuan besar ini, yang temanya saya pilih sendiri, yaitu “Beberapa soal Revolusi Indonesia dan PKI”. Saya kira tema ini cocok, karena baik Revolusi Indonesia maupun PKI sangat menarik perhatian Rakyat Tiongkok. Saya tahu bahwa Rakyat Tiongkok suka mendengar segala sesuatu tentang Revolusi Indonesia dan tentang PKI. Revolusi Indonesia dan PKI sama menarik perhatian, sama dicintai dan sama disukai oleh Rakyat Tiongkok, sebagaimana halnya Revolusi Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok diperhatikan, dicintai dan disukai oleh Rakyat pekerja Indonesia (tepuk tangan riuh).
Pada kesempatan ini ijinkanlah saya terlebih dahulu menyampaikan salam yang sehangat-hangatnya dan dari lubuk hati yang sedalam-dalamnya kepada para hadirin dari CC PKI, dari lebih dari 2.5 juta Komunis Indonesia dan dari Rakyat pekerja Indonesia. (tepuk tangan riuh).
Rapat umum yang meriah dan bersemangat hari ini, yang diselenggarakan dalam Gedung Kongres Rakyat yang megah dan terkenal keindahannya ini, adalah rapat solidaritas yang terus meningkat tinggi dari Rakyat Tiongkok kepada Rakyat Indonesia yang sedang sengit berjuang melawan imperialisme yang dikepalai oleh Amerika Serikat serta melawan kaum reaksioner dalam negeri. (tepuk tangan).
1. Indonesia ― Alam dan Penduduknya
Indonesia adalah negeri kepulauan yang terdiri lebih dari 10.000 pulau dengan 3000 buah pulau lebih, kecil dan besar yang didiami manusia. Pulau-pulau ini terbentang antara dua benua, Asia dan Australia, dan menghubungkan dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Luas daerah daratannya hampir dua juta km persegi, tidak seberapa jika dibandingkan dengan luas daratan Tiongkok (9.6 juta km persegi lebih). Tapi pulau-pulaunya terserak sepanjang jarak yang sangat panjang. Jarak antara Sabang (ujung Indonesia yang paling barat) dengan Merauke (ujung Indonesia yang paling timur) adalah kira-kira sama dengan jarak antara ujung paling Barat dari pegunungan Tienshan dengan Syanghai. Sedangkan jarak dari Utara ke Selatan kurang lebih sama dengan jarak dari Berlin ke Aljazair.
Dilihat dari jumlah penduduknya yang 100 juta orang, Indonesia merupakan negeri besar yang kelima di dunia yaitu sesudah Tiongkok, India, Uni Sovyet dan Amerika Serikat. Kepadatan penduduknya sangat tidak merata, dari 7 orang sampai 460 orang tiap-tiap kilometer persegi. Pulau Jawa paling padat penduduknya, kurang lebih 2/3 dari seluruh penduduk Indonesia hidup di pulau itu.
Di Indonesia terdapat lebih dari 100 suku bangsa, mulai dari yang berjumlah puluhan juta sampai yang hanya beberapa ribu. Masing-masing mempunyai bahasannya sendiri, di samping masih ada pula dialek-dialek dan tingkat kebudayaannya pun sangat berbeda-beda. Tetapi yang sangat menguntungkan bagi perjuangan revolusioner Rakyat Indonesia ialah bahwa semua menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia ini dasarnya adalah bahasa Melayu, yaitu bahasa suku bangsa Melayu yang di Indonesia merupakan suku bangsa kecil. Jauh sebelum penjajahan Belanda, bahasa Melayu berfungsi sebagai “lingua franca” dalam pergaulan antar-pulau dan antar-suku bangsa di Indonesia. oleh sebab itu, dengan wajar bahasa ini menjadi bahasa persatuan di dalam proses perjuangan pembebasan nasional Rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Bahasa Indonesia tidak pernah menjadi bahasa kolonisator, bahasa itu bahkan dihambat pertumbuhannya oleh kaum penjajah Belanda. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digembleng dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional dan merupakan bahasa liberator. Di samping berbagai suku bangsa terdapat beberapa juta warga negara Indonesia dari keturunan asing seperti keturunan Tionghoa, Eropa, Arab, dan India. Masing-masing mempunyai bahasa dan kebudayaannya sendiri di samping mengakui bahasa dan kebudayaan Indonesia sebagai kepunyaannya sendiri.
Pada jaman penjajahan Belanda, kaum kolonialis Belanda melakukan politik pecah-belah dan adu domba antar suku bangsa dan antara suku-suku bangsa dengan yang berketurunan asing. Bahkan pada jaman sekarang pun pengaruh politik pecah-belah dan adu domba kolonialisme itu masih ada. Politik itu dikobar-kobarkan oleh kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri dan antara lain meletus dalam pemberontakan-pemberontakan separatis pada tahun 1958 dan aksi-aksi kontra-revolusioner yang rasialis pada bulan Mei 1963 ini. Pengalaman-pengalaman menunjukkan bahwa separatisme dan rasialisme hanya bisa diatasi dan ditumpas asal ada politik yang tegas melawannya dan ada persatuan bulat dari seluruh nasion Indonesia. politik hak-sama bagi semua suku bangsa, tidak perduli suku bangsa besar atau kecil, dan politik hak-sama bagi semua warga negara, tidak perduli keturunan “asli” atau keturunan asing, adalah satu-satunya politik yang dapat menjamin persatuan nasion Indonesia. (tepuk tangan riuh)
Tanah Indonesia sangat subur, lautannya banyak kekayaan dan buminya mengandung banyak pelikan. Tidak mengherankan bahwa Indonesia sering dinamakan orang “rangkaian zamrud di katulistiwa.” Tetapi akibat penjajahan yang lama, Rakyat Indonesia sendiri tidak dapat menikmati kekayaan itu. Taraf hidup Rakyat pekerja Indonesia sangat rendah. Walaupun Indonesia sudah mencapai kemerdekaan politik, tapi ekonominya masih bersifat kolonial dan setengah feodal. Dalam kekuasaan negara pun kekuatan-kekuatan yang membela kepentingan-kepentingan imperialisme dan feodalisme masih bercokol
Dalam pada itu, gerakan revolusioner Rakyat Indonesia telah mencapai kemajuan-kemajuan besar, terutama pada sepuluh tahun yang akhir ini. Keanggotaan PKI sudah mencapai lebih dari 2,5 juta, yang berarti lebih dari 2,5% dari jumlah penduduk. Organisasi-organisasi massa revolusioner progresif maju dengan pesat. Di dalam SOBSI terorganisasi 3,2 juta kaum buruh dari kurang lebih 4 juta buruh yang terorganisasi. Sedangkan dewasa ini terdapat kurang lebih 7 juta buruh di Indonesia. kemajuan dalam gerakan tani sangat menggembirakan. Dalam waktu yang singkat (kurang lebih 1 tahun) BTI meningkatkan keanggotaannya dari 4,6 juta menjadi 6,3 juta. Keanggotaan Pemuda Rakyat berjumlah 1,5 juta, GERWANI 1,5 juta. Di samping itu ada lagi organisasi-organisasi progresif dari kaum sastrawan dan seniman, mahasiswa, sarjana, dan lain-lain yang juga maju dengan pesat. Walaupun demikian akan keliru sekali jika menganggap bahwa tiada rintangan bagi perkembangan gerakan revolusioner. Kesulitan-kesulitan banyak sekali, setiap kemajuan gerakan revolusioner diimbangi pula dengan hambatan-hambatan baru dari kaum reaksioner.
Situasi Indonesia memang sulit dan banyak kontradiksi. Pada satu pihak, penduduk di Indonesia, menurut statistik, 90% lebih beragama Islam, di pihak lain pengaruh Komunisme berkembang terus. Pada satu pihak, konsep-konsep politik dalam dan luar negeri dari pemerintah Indonesia mengandung segi-segi positif dan maju, anti-imperialis dan ingin bersatu dengan negeri-negeri sosialis dalam rangka mengembangkan “the new emerging forces”, tetapi pada pihak lain terdapat juga segi-segi yang negatif dan reaksioner, misalnya tindakan-tindakannya di bidang keuangan dan ekonomi yang merugikan Rakyat (misalnya peraturan ekonomi 26 Mei 1963), berkompromi dan main mata dengan modal asing. Pada satu pihak, sudah terbentuk front persatuan nasional yang luas dan berkembang. Di Indonesia sudah ada organisasi Front Nasional yang menggabungkan semua partai politik, organisasi massa, semua angkatan bersenjata dan perseorangan yang anggotanya lebih dari 20 juta dan yang mempunyai program bersama, yaitu Manifesto Politik yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Komposisi pimpinan Front Nasional dari pusat sampai ke organisasi-organisasi basisnya mencerminkan aliran-aliran politik NASAKOM. Tapi pada pihak lain, walau pun sudah ada semuanya ini, sampai kini belum bisa terbentuk Pemerintah Gotong Royong di mana kaum Komunis mendapatkan kedudukan yang bertanggung jawab.
Memang situasi Indonesia tidak sederhana, jalan revolusi Indonesia bukan jalan raya yang lurus. Sebagai negeri kepulauan, pantai-pantai Indonesia sangat panjang, sukar dijaga dari serbuan-serbuan militer dan dari kaum penyelundup. Ditambah lagi, Indonesia dikelilingi oleh negeri-negeri imperialis atau negeri-negeri yang menjadi pangkalan-pangkalan kekuatan imperialis lewat berbagai pakta militer. Tapi kaum revolusioner Indonesia tidak pernah putus asa. Selama tahun-tahun ini mereka telah bekerja keras dan mencapai hasil-hasil tertentu. Semua kenyataan tersebut mendorong kaum revolusioner Indonesia untuk lebih rajin dan lebih pandai lagi belajar dari pengalaman-pengalaman kaya gerakan revolusioner sedunia dalam menempuh jalannya sendiri menuju penyelesaian revolusi Indonesia. (tepuk tangan riuh).
2. Lintasan Sejarah Indonesia, Pertumbuhan Gerakan Nasional
Sebelum pedagang-pedagang Belanda yang pertama tiba di Indonesia, Rakyat Indonesia sudah mengalami perkembangan sejarah yang lama. Berbagai kerajaan feodal telah berkembang di atas wilayah Indonesia. Diantaranya yang terkenal adalah kerajaan Sriwijaya (abad 7 – 13) yang berpusat di Palembang (Sumatera Selatan), kerajaan Mataram I (abad 8 – 9) dan kerajaan Majapahit (abad 14 – 15). Dalam masa feodalisme ini, yang terutama di Jawa timbul berkali-kali pemberontakan tani. Pemberontakan-pemberontakan ini telah melemahkan sistem feodal tapi belum dapat menghapuskannya.
Masa feodalisme ini juga ditandai oleh peperangan-peperangan di antara berbagai-bagai kerajaan feodal dan dalam keadaan keterbecahbelahan feodal inilah mulai datang pedagang-pedagang dari berbagai negeri Eropa, Portugal, Belanda, Inggris dan lain-lain pada abad 15 dan selanjutnya. Dalam persaingan yang sengit Belanda dapat mengungguli saingan-saingannya. Perkumpulan dagang Belanda VOC (Persatuan Perkongsian Dagang Hindia Timur) bahkan tidak membatasi diri pada perdagangan tapi juga langsung merebut jajahan dengan secara pandai dan licik mempergunakan pertentangan-pertentangan yang ada di antara penguasa-penguasa feodal.
Masa VOC merupakan periode penting dalam penimbunan primitif kapital di negeri Belanda. Kekayaan-kekayaan luar biasa didapat oleh saudagar-saudagar Belanda dengan segala jalan kekejaman seperti yang dikatakan oleh Karl Marx: “Sejarah ekonomi kolonial Belanda―dan negeri Belanda adalah nasion kapitalis yang terkemuka pada abad ke 17―memperlihatkan pengkhianatan, penyuapan, penyembelihan dan kekejian-kekejian yang tiadataranya.” (K.Marx, Capital, Jilid I, FLPH Moscow, th.1958, hal 752).
Pada akhir abad ke 17 VOC dapat menguasai secara praktis seluruh wilayah, sehingga sejak itu Indonesia telah menjadi jajahan Belanda sepenuhnya. Pada masa itu penghisapan Belanda didasarkan atas penghisapan feodal yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu hubungan produksi yang berkuasa selama periode permulaan jajahan Belanda adalah hubungan produksi feodal. Masyarakat Indonesia pada waktu itu dapat dikarakterisasi sebagai masyarakat feodal dan kolonial.
Keadaan mulai berubah pada akhri abad 19 ketika kapitalisme Belanda memasuki tingkat imperialisme. Sebagai akibat dari meluasnya kapital ekspor, kapitalisme masuk jauh dan dalam ke desa-desa. Hubungan-hubungan ekonomi feodal dirusak, ekonomi tidak sepenuhnya lagi ekonomi alamiah. Ekonomi barang dagangan berangsur-angsur menjadi berkuasa. Sistem feodal tidak lagi berdiri sendiri dan hanya dapat hidup dengan sokongan imperialis. Penghisapan feodal atas kaum tani sudah berjalin dengan penghisapan kapital asing, kapital komrador dan lintah darat yang berkedudukan menentukan dalam kehidupan sosial-ekonomi Indonesia. Indonesia yg feodal sudah menjadi Indonesia yang semi-feodal. Keadaan sbh masyarakat kolonial dan setengah feodal ini berlangsung terus sampai meletusnya Revolusi Nasional pada bulan Agustus 1945. masa penjajahan Belanda diganti dengan masa penjajahan Jepang selama tiga setengah tahun ketika dalam Perang Dunia II kaum militeris Jepang menduduki Indonesia pada sejak Maret 1942 setelah kaum kolonialis Belanda menyerah dengan hampir tiada perlawanan. Dengan demikian Indonesia berubah dari negeri jajahan Belanda menjadi negeri jajahan Jepang. Tapi sifat masyarakatnya tidak mengalami perubahan apapun, kecuali bahwa penghisapan Jepang adalah lebih kejam lagi.
Pada periode jajahan dan semi-feodal tersebut timbul perubahan-perubahan dalam susunan kelas di Indonesia. dengan didirikannya perusahaan-perusahaan imperialis pada akhir abad 19, maka lahirlah kelas buruh di Indonesia. dan semenjak kelas buruh memasuki gelanggang politik, ia sudah memadukan perjuangan untuk pembebasan kelasnya dengan perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk kemerdekaan nasional. Kelas lain yang lahir sebagai akibat dihancurkannya ekonomi feodal dan mulai meluasnya ekonomi barang dagangan ialah kelas burjuis nasional. Tetapi pertumbuhan industri nasional mengalami halangan yang berat dari saingan modal monopoli asing, sehingga sampai pada dewasa ini burjuasi nasional Indonesia sangat sedikit berusaha di lapangan industri dan kebanyakan bergerak dalam perdagangan. Itulah sebabnya mengapa burjuasi nasional mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah di Indonesia. jadi, di Indonesia kelas buruh lahir lebih dulu daripada burjuasi nasional. Hal ini nampak pula dalam peranan serta pengaruh-pengaruh masing-masing kelas itu di dalam perjuangan pembebasan nasional.
Sejalan dengan peralihan kapitalisme ke tingkat monopoli, ke tingkat imeperialisme, kaum kolonialis Belanda melakukan peperangan kolonial besar-besaran pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Melalui peperangan ini mereka menyatukan seluruh Indonesia di bawah satu pemerintahan kolonial yang terpusat dan dalam satu kehidupan ekonomi yang kolonial.
Perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam politik, ekonomi, dan susunan kelas sebagaimana yang diuraikan di atas, mempengaruhi pula sifat dan bentuk-bentuk perlawanan Rakyat Indonesia. Kesatuan ekonomi yang sudah terjelma, lahirnya kelas buruh dan pertumbuhan hubungan-hubungan produksi kapitalis nasional menjadi dasar bagi tumbuhnya nasion Indonesia yang modern. Dulu, perlawanan Rakyat Indonesia terhadap penjajah Belanda terutama merupakan pemberontakan kaum tani, bersifat lokal dan seringkali dipimpin oleh wakil-wakil bangsawan feodal daerah yang menginginkan kembalinya kekuasaan mereka. Sekarang, perlawanan Rakyat menyatakan diri dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional dan mencakup semua kelas yang dirugikan oleh imperialisme dan feodalisme. Pada awal abad ke 20 muncullah organisasi-organisasi massa dan partai-partai politik yang menandakan kebangkitan nasional Rakyat Indonesia melawan penjajah. Gerakan Nasional ini berbeda dengan gerakan nasional yang dulu terjadi di Eropa pada masa pertumbuhan kapitalisme. Kelas buruh Indonesia dan Partainya, PKI yang lahir pada tanggal 23 Mei 1920, sejak semula satu dan tak terpisahkan dari gerakan nasional itu dan merupakan pelopor sayap kirinya gerakan itu. Pada bulan November 1926 terjadi pemberontakan nasional yang pertama di Indonesia di bawah pimpinan PKI. Walaupun pemberontakan ini dapat ditindas oleh kaum penjajah Belanda, tapi pemberontakan ini memberi pelajaran pada Rakyat Indonesia bahwa kekuasaan kolonial Belanda bukan sesuatu yang kekal. Sangat penting pula bahwa perlawanan bersenjata yang pertama yang bersifat nasional ini dilakukan di bawah pimpinan PKI―Partai kelas proletar Indonesia. burjuasi Indonesia tidak pernah mempunyai “Revolusi 1911”nya seperti di Tiongkok.
Sebagai salah satu puncak dalam perjuangan pembebasan nasional ini pecahlah dalam bulan Agustus 1945 Revolusi Nasional di Indonesia. dengan Proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu Rakyat Indonesia mengambil kekuasaan politik ditangannya sendiri. Dengan kekuasaan politik itu Rakyat Indonesia melakukan tindakan-tindakan anti-imperialis, seperti menyita perusahaan milik asing dan menjadikannya milik RI, menghapuskan pemerintahan perseorangan dan membentuk Komite-Komite Nasional serta Badan-badan Keamanan Rakyat sampai ke desa-desa, membagi-bagikan di beberapa daerah tanah-tanah perkebunan modal asing kepada kaum tani dan sebagainya. Jadi, dalam revolusi itu Rakyat Indonesia berjuang dengan gigih melawan musuhnya yang terpokok, yaitu imperialisme. Tetapi musuh pokok yang lain, yaitu kelas tuan tanah feodal, yang merupakan basis sosial terpenting bagi kekuatan imperialisme, tidak digulingkan. Ini berarti, bahwa kaum tani, tenaga pokok revolusi Indonesia, tidaka cukup dibangkitkan dan ditarik ke dalam revolusi. Jadi, walaupun Indonesia dengan revolusi itu sudah merebut kemerdekaannya, tapi masyarakatnya masih tetap bersifat setengah feodal.
Dalam bulan September 1948 pemerintah yang dikepalai oleh Hatta melancarkan serangan untuk membasmi kaum Komunis. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa Madiun atau Provokasi Madiun. Hampir semua anggota pimpinan PKI yang terpenting pada waktu itu terbunuh atau tertawan. Setelah PKI, tulang punggung perlawanan terhadap imperialisme dipatahkan, maka mudahlah bagi Belanda untuk melancarkan perang kolonialnya pada bulan Desember 1948, yang bertujuan menaklukkan seluruh wilayah Indonesia. pada bulan November 1949 pemerintah Hatta dan pemerintah Belanda menandatangani persetujuan KMB yang terkutuk. Dengan persetujuan itu maka secara formil kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, tapi kekuasaan imperialis Belanda atas ekonomi direstorasi sepenuhnya. Dengan demikian KMB menetapkan kedudukan Indonesia sebagai setengah jajahan.
Tapi Rakyat Indonesia tidak menghentikan perjuangannya. Sesudah KMB ditandatangani mulailah perjuangan sengit untuk membatalkannya. Pada tahun 1956 tercapai kemenangan besar dengan dibatalkannya KMB secara unilateral oleh pemerintah Indonesia, pada tahun 1957 sebagai peningkatan perjuangan untuk membebaskan Irian Barat semua perusahaan milik Belanda diambil alih dan kemudian dinasionalisasi. Pada tahun 1963 Irian Barat kembali ke dalam wilayah kekuasaan RI sesudah Rakyat Indonesia dengan kebulatan tekad menunjukkan kesediaannya untuk merebut kembali Irian Barat dengan kekuatan senjata dan setelah pasukan-pasukan sukarelawan yang dikirim ke Irian Barat berhasil bersama-sama dengan gerilya Rakyat di daerah itu membebaskan berbagai kota dan daerah. Sokongan negara-negara sosialis dan Rakyat progresif seluruh dunia mempunyai peranan yang penting pula bagi suksesnya perjuangan pembebasan Irian Barat itu.
Dalam perjuangan melawan feodalisme juga tercapai kemajuan-kemajuan. Dalam perundang-undangan misalnya diterima UU Perjanjian Bagi Hasil dan UU Pokok Agraria, yang satu mengatur pembagian hasil antara petani penggarap dan tuan tanah, dan yang belakangan mengenai landreform terbatas. Tp perjuangan untuk melaksanakan kedua UU yang agak maju itu mengalami rintangan yang berat, terutama dari kaum reaksioner yang masih bercokol dalam aparat-aparat negara.
Perjuangan melawan imperialisme dan feodalisme kini masih terus berjalan. Pengeruh imperialisme baik dalam kekuasaan politik maupun di bidang ekonomi masih cukup kuat. Bahkan sekarang imperialisme AS sudah menggantikan imperialisme Belanda sebagai musuh pertama Rakyat Indonesia. Di samping itu, imperialisme Belanda masih tetap merupakan musuh yang berbahaya, sedangkan imperialis-imperialis lain seperti Inggris, Jerman Barat, dan Jepang juga giat melakukan penetrasinya. Kekuasaan tuan tanah feodalpun pada pokoknya masih berdiri dan merupakan salah satu sokoguru kekuatan reaksioner dalam negeri. Berdasarkan analisa mengenai masyarakat dan revolusi Indonesia, Anggaran Dasar PKI menekankan bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi yang makan waktu lama dan bersifat pelik. Untuk bisa memimpin revolusi ini PKI harus menjalankan taktik membawa maju perjuangan revolusioner daripada Rakyat dengan pelahan dan berhati-hati, tetapi pasti. Dalam pada itu, PKI harus tak henti-hentinya melawan dua kecenderungan di dalam tubuhnya sendiri, yaitu kecenderungan kapitulasi dan avonturisme.
Demikianlah secara singkat tinjauan tentang sejarah Indonesia dan pertumbuhan serta perkembangan gerakan pembebasan nasional di Indonesia. (tepuk tangan riuh).
3. Soal-soal Pokok Revolusi Indonesia
Walaupun Revolusi Agustus 1945 mengalami kegagalan, tapi pengalaman-pengalaman yang diperoleh kelas buruh dan Partainya dalam revolusi ini luar biasa banyak dan kayanya. Adalah benar sekali bahwa “satu tahun revolusi adalah sama dengan puluhan tahun perkembangan biasa”. Walaupun PKI membuat kesalahan-kesalahan selama revolusi itu, tapi kelas buruh dan PKI bukan saja mengambil bagian aktif dalam segala kegiatannya tapi juga berusaha memberi pimpinan kepada revolusi. Inilah yang membuat pengalaman-pengalaman Revolusi Agustus berharga sekali bagi PKI dan sumber bagi kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh PKI kemudian.
Revolusi Agustus telah memberi pelajaran kepada kaum Komunis Indonesia apa sesungguhnya sifat Revolusi Indonesia, kelas-kelas apa yang menyokongnya dan kelas-kelas apa yang menentangnya. Revolusi Agustus memberi pelajaran mengapa harus ada front persatuan nasional untuk bisa mencapai kemenangan revolusi, siapa sekutu proletariat yang terpercaya, siapa sekutu yang bimbang, yang dalam keadaan tertentu bisa mengkhianati revolusi. Revolusi Agustus juga mengajar bahwa dalam revolusi, perjuangan bersenjata adalah bentuk perjuangan yang terpenting. Dan salah satu pelajaran yang terpenting dari Revolusi Agustus ialah bahwa jika revolusi nasional dan demokratis di Indonesia hendak mencapai kemenangan, maka peranan pimpinan kelas buruh adalah mutlak. Untuk mewujudkan ini PKI harus dapat memadukan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia, PKI harus meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme.
Dalam Kongres Nasional ke V (1954) PKI telah merumuskan program umum dan program tuntutan bagi penyelesaian revolusi Indonesia. program PKI memuat garis strategi dan taktik PKI yang merupakan hasil perpaduan Marxisme-Leninisme dengan praktek perjuangan yang lama, hasil dari proses pengenalan terhadap Revolusi Indonesia sendiri sejak dari hari lahirnya PKI pada 43 tahun yang lalu dan khususnya selama Revolusi Agustus 1945. Dalam menyusun serta melaksanakan garis strategi dan taktik ini PKI betul-betul merasakan tepatnya kata-kata Lenin bahwa “hanya pertimbangan yang objektif terhadap seluruh jumlah hubungan timbal balik dari semua kelas tanpa kecuali dalam masyarakat tertentu, dan akibatnya, pertimbangan tentang taraf perkembangan objektif masyarakat itu dan tentang hubungan timbal balik antara masyarakat itu dengan masyarakat-masyarakat lainnya, dapat dijadikan sebagai dasar bagi taktik yang tepat dari kelas yang maju. Bersamaan dengan itu, semua kelas dan semua negeri diperlakukan bukan secara statis, tetapi secara dinamis, yaitu bukan dalam keadaan tiada bergerak tapi dalam keadaan bergerak (yang hukum-hukumnya ditentukan oleh syarat-syarat kehidupan ekonomi kelas masing-masing)”. (W.I. Lenin, Karl Marx, Yayasan “Pembaruan”, 1962, hal. 37).
Di masa lampau, PKI banyak dihinggapi penyakit kekiri-kirian, seperti sektarisme dan dogmatisme, dan pada masa Revolusi Agustus terkena oportunisme “kiri” dan kanan sekaligus. Salah satu sebab mengapa PKI belum dapat belajar dari pengalaman-pengalamannya yang lampau ialah karena pengalaman-pengalaman itu belum disimpulkan. Baru dalam bulan Agustus 1948 ketika PKI mengadakan Konferensi dan koreksi terhadap garis-garis salah yang sudah dijalankannya selama itu, maka pengalaman-pengalaman mulai disimpulkan. Resolusi Jalan Baru untuk Republik Indonesia yang disahkan oleh Konferensi itu menyimpulkan pengalaman-pengalaman PKI tentang front persatuan nasional, pembangunan Partai dan perjuangan bersenjata. Resolusi ini menandakan bahwa PKI mulai meningkat dewasa. Kedewasaan PKI dibuktikan sejelas-jelasnya oleh Kongres Nasional ke V PKI (1954) yang telah menjawab semua masalah penting dan pokok dari Revolusi Indonesia. Kemudian masalah-masalah penting dan pokok ini diuraikan dengan jelas dalam putusan CC bulan Juli 1957 yang berbentuk tulisan tentang Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia. Tulisan ini mengemukakan sifat masyarakat Indonesia, sasaran-sasaran pokok dan tugas-tugas revolusi Indonesia, kekuatan-kekuatan pendorong, karakter dan perspektif revolusi Indonesia.
Mengenai sasaran-sasaran (musuh-musuh) pokok revolusi Indonesia karena masyarakat Indonesia masih setengah jajahan dan setengah feodal, maka sasaran-sasaran itu adalah imperialisme dan feodalisme. Tugas-tugas revolusi ialah menjalankan revolusi nasional untuk mengusir imperialisme dan menjalankan revolusi demokratis untuk menghapuskan sistem tuan tanah. Kekuatan-kekuatan pendorong revolusi ialah kelas buruh, kaum tani, kelas burjuis kecil dan elemen-elemen demokratis lainnya yang dirugikan oleh imperialis dan konsekuen melawan imperialis. Sedangkan burjuasi nasional bisa mengambil bagian dalam revolusi. Karakter atau watak daripada revolusi Indonesia pada tingkat sekaran bukanlah proletar sosialis, tapi nasional demokratis atau burjuis demokratis. Sedangkan perspektif revolusi ialah Sosialisme dan Komunisme, bukan kapitalisme.
Dalam proses PKI memimpin perjuangan revolusioner Rakyat Indonesia dengan berpangkal pada pengenalan atas soal-soal pokok revolusi Indonesia seperti yang tersebut di atas, PKI memperdalam pengetahuannya tentang revolusi Indonesia dan mengemukakan berbagai teori yang terbukti mutlak harus difahami dan dilaksanakan guna menjamin tercapainya kemenangan revolusi.
PKI mengemukakan teori dan terbukti kebenarannya bahwa di Indonesia sekarang ada tiga kekuatan, yaitu kekuatan progresif, kekuatan tengah dan kekeuatan kepala batu. Garis Partai terhadap tiga kekuatan ini ialah mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan mengisolasi kekuatan kepala batu. Dalam bersatu dengan kekuatan tengah Partai juga mengadakan perjuangan. Partai bersatu dengan kekuatan tengah dalam melawan imperialisme dan feodalisme, tetapi Partai berjuang terhadapnya jika ia mau mengurangi kebebasan Partai dan kebebasan gerakan Rakyat pekerja atau jika ia bimbang dalam melawan imperialisme dan feodalisme.
PKI telah mengemukakan teori bahwa belajar dari perjuangan bersenjata selama revolusi 1945-1948 Partai tidak boleh menjiplak teori perjuangan bersenjata di luar negeri, tetapi harus menjalankan metode mengkombinasi tiga bentuk perjuangan. Peperangan gerilya selama revolusi Agustus 1945 akan bisa meluas dan dikonsolidasi sehingga tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus dapat diselesaikan sampai keakar-akarnya jika PKI ketika itu meletakkan pemecahan dalam pekerjaan mengkombinasi tiga bentuk perjuangan, yaitu perjuagan gerilya di desa (terutama terdiri dari buruh tani dan tani miskin), aksi-aksi revolusioner oleh kaum buruh (terutama buruh transport) di kota-kota yang diduduki oleh musuh dan pekerjaan intensif di kalangan kekuatan bersenjata musuh. Teori ini sangat penting, ia merupakan teori untuk memenangkan perang gerilya di negeri kepulauan seperti Indonesia.
Pada dewasa ini tidak ada angkatan bersenjata musuh di Indonesia, yang ada adalah angkatan bersenjata RI yang lahir segera sesudah perang dunia II dalam perjuangan anti-fasis dan dalam revolusi yang berwatak nasional dan demokratis. Kelas buruh dan PKI mempunyai andil besar dalam membangun angkatan bersenjata ini. Angkatan bersenjata RI bukanlah angkatan yang reaksioner. Dilihat dari segi kelahirannya angkatan bersenjata RI mempunyai ciri anti-fasis, demokratis dan anti-imperialis. Adalah juga kewajiban PKI untuk mengeratkan hubungan dwitunggal Rakyat dan angkatan bersenjata supaya dalam kejadian apa pun angkatan bersenjata atau bagian terbesarnya dapat berdiri tegak di pihak rakyat, di pihak revolusi, seperti sudah terbukti dalam perjuangan Rakyat Indonesia melawan dan mengalahkan kontra-revolusi “PRRI-Permesta” belum lama berselang.
PKI mengemukakan teori bahwa untuk memenangkan Revolusi Indonesia anggota-anggota Partai dan massa Rakyat pekerja harus dijiwai oleh perpaduan patriotisme dan internasionalisme proletar. Kaum Komunis Indonesia harus memerangi nihilisme nasional dan sovinisme burjuis. Revolusi Indonesia tidak terpisahkan dari revolusi proletar dunia yang telah dimulai dengan Revolusi Sosialis Oktober Besar 1917, yang sekarang sedang maju dengan cepatnya. Revolusi Indonesia adalah bagian daripada perjuangan Rakyat-rakyat sedunia untuk kemerdekaan nasional, demokrasi, perdamaian dan Sosialisme.
PKI mengemukakan teori bahwa untuk dapat memimpin perkembangan politik, Partai harus menjalankan garis umum meneruskan penggalangan front nasional dan meneruskan pembangunan Partai untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya. Dengan perkataan lain, kaum Komunis Indonesia harus mengibarkan tinggi-tinggi Tripanji Partai, yaitu Panji Front Nasional, Panji Pembangunan Partai, dan Panji Revolusi Agustus 1945. garis umum PKI untuk penggalangan front nasional ialah: menggalang persatuan anti-imperialisme antara kelas buruh, kaum tani, burjuasi kecil dan burjuasi nasional berbasiskan persekutuan buruh dan tani anti-feodalisme dan yang dipimpin oleh kelas buruh. Garis umum mengenai pembangunan Partai ialah: membangun Partai di seluruh negeri dan yang mempunyai karakter massa yang luas yang sepenuhnya terkonsolidasi di lapangan ideologi, politik dan organisasi. Garis umum PKI mengenai tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945 ialah menggunakan segala pengalaman perjuangan untuk memobilisasi massa yang luas dan menanamkan kesiapsiagaan menghadapi segala kemungkinan.
Teori-teori tersebut disimpulkan oleh PKI berdasarkan pengalaman memadukan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia. kesimpulan-kesimpulan pokok itu dicapai berkat pengalaman PKI yang sudah lama, yang diperoleh dari perjuangan anggota-anggotanya yang gagah berani, dari pengorbanan-pengorbanan jiwa yang telah diberikan oleh ribuan Komunis Indonesia dan berkat ketekunan kaum Komunis Indonesia belajar Marxisme-Leninisme. Teori-teori itu sudah dipraktekkan dan terus dikembangkan dalam pelaksanaannya. Semboyan kaum komunis Indonesia dalam bekerja dan belajar ialah “tahu Marxisme dan kenal keadaan”. Hanya dengan jalan ini, jalan memadukan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia, jalan meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme, PKI dapat memimpin Rakyat Indonesia mencapai kemenangan revolusi. Makin baik Marxisme-Leninisme di-Indonesia-kan, makin berpadu Marxisme-Leninisme dengan massa Rakyat dan revolusi Indonesia, maka akan makin terhindarlah PKI dari bahaya revisionisme, baik klasik maupun modern, dan bahaya dogmatisme, baik klasik maupun modern, dan ini berarti makin majunya revolusi Indonesia. (tepuk tangan riuh).
4. Beberapa Soal Mengenai Front Persatuan Nasional
PKI telah menyimpulkan, bahwa salah satu sebab yang penting dari kenyataan bahwa Revolusi Agustus 1945 tidak mencapai tujuannya, ialah karena PKI pada waktu itu kurang memahami perlunya front persatuan nasional dan kurang pandai untuk membentuknya. Pada waktu itu kaum Komunis telah lalai mengadakan front nasional sebagai senjata revolusi nasional terhadap imperialisme. Walau pun kemudian mereka mulai sadar akan pentingnya front nasional, akan tetapi belum faham sungguh-sungguh tentang cara membentuknya.
Kesimpulan ini mendorong kaum Komunis Indonesia untuk lebih giat, ulet dan tekun mengusahakan terbentuknya front nasional. Kongres Nasional ke V menetapkan sebagai kewajiban urgen yang pertama dari PKI ialah kewajiban menggalang front persatuan nasional. Berdasarkan analisa terhadap kelas-kelas dalam masyarakat Indonesia, front persatuan nasional ini harus mencakup semua kekuatan nasional dari revolusi, yaitu kaum buruh, kaum tani, burjuasi kecil dan burjuasi nasional. Dalam pada itu, Kongres Nasional ke V menekankan bahwa persekutuan kaum buruh dan kaum tani adalah basis dari front persatuan nasional. Karena kaum tani masih menderita dari sisa-sisa feodalisme yang berat, maka persekutuan itu hanya bisa terbentuk dan menjadi kokoh, jika kaum Komunis aktif memimpin perjuangan kaum tani melawan sisa-sisa feodalisme, mulai dari tuntutan-tuntutan bagian kaum tani sampai kepada tuntutan pokoknya―penghapusan milik feodal dan pembagian tanah.
Mengenai burjuasi nasional, Revolusi Agustus telah memberikan pengalaman penting bagi PKI tentang sifat bimbang kelas itu. Dalam keadaan tertentu burjuasi nasional ikut dan bersikap teguh berpihak kepada revolusi seperti halnya pada permulaan Revolusi Agustus. Tetapi dalam keadaan lain ia bisa goncang dan mengkhianat seperti yang terjadi ketika pemerintah Hatta menjalankan provokasi Madiun. Burjuasi nasional ikut pula berkapitulasi kepada imperialisme dengan menyetujui persetujuan KMB yang khianat. Oleh karena itu, proletariat dan PKI harus senantiasa berusaha menarik burjuasi nasional ke pihak revolusi. Tetapi mereka harus juga berjaga-jaga akan kemungkinan burjuasi nasional mengkhianati revolusi.
Sebagian yang lain dari burjuasi di Indonesia adalah burjuasi komprador. Burjuasi komprador langsung mengabdi kepentingan-kepentingan kaum kapitalis besar asing, maka ia bukan salah satu kekuatan revolusi, tetapi sasaran revolusi
Bagian lain lagi dari burjuasi yang juga merupakan musuh dan sasaran revolusi ialah kaum kapitalis birokrat. Dalam hal watak reaksionernya burjuasi birokrat Indonesia ada samanya dengan burjuasi birokrat di Tiongkok. Tapi pada saat sekarang belum terdapat pemusatan yang begitu tajam seperti di Tiongkok lama, ketika kaum kapitalis birokrat pada pokoknya berpusat pada empat keluarga besar. Burjuasi birokrat di Indonesia terutama berkembang setelah perusahaan-perusahaan milik Belanda diambil alih dan dijadikan perusahaan milik negara. Pada umumnya, orang-orang itu menjadi kapitalis dengan menggunakan kedudukannya dalam alat kekuasaan atau perusahaan negara atau hubungannya dengan pembesar-pembesar dalam alat kekuasaan atau perusahaan negara. Mereka menggunakan birokrasi dan diwaktu lampau terutama menggunakan berlakunya keadaan bahaya (SOB) untuk mendapatkan dan memperkuat posisinya sebagai kapitalis. Dengan berbagai cara yang licik mereka menyabot perekonomian negara dan berusaha “menswastakan” dan menguasai sendiri perusahaan-perusahaan negara. Sebagaimana dikatakan di atas peranan mereka sangat reaksioner, mereka adalah anti-demokrasi, anti-organisasi rakyat, anti-persatuan nasional, berusaha mempererat hubungan dengan imperialis dan bekerja sama dengan kaum tuan tanah untuk menindas kaum tani. Mereka mendirikan “serikat-serikat buruh” dan “organisasi-organisasi massa” yang pada hakekatnya tidak lain daripada serikat-serikat dan organisasi-organisasi majikan. Serikat-serikat dan organisasi-organisasi ini ditujukan untuk menghancurkan organisasi-organisasi massa revolusioner, khususnya SOBSI. Tetapi di kalangan massa Rakyat pekerja serikat-serikat dan organisasi-organisasi dari kaum kapitalis birokrat ini sudah cukup terbuka dan dilawan dengan keras.
Dalam melaksanakan tugas menggalang front persatuan nasional di Indonesia kelas buruh harus memelopori perjuangan seluruh rakyat. Aarena Indonesia merupakan negeri yang terbelakang perkembangan ekonominya, maka secara objektif kelas buruh Indonesia mempunyai berbagai kelemahan.
Kelemahan yang pertama ialah bahwa jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan kaum tani. Untuk dapat mengatasi kelemahan ini perlu diadakan dan dipelihara persatuan kelas buruh sendiri yang sekokoh-kokohnya. Sebagaimana dikatakan oleh Kawan Dimitrov: “di semua negeri di mana proletariat menurut perbandingannya kecil jumlahnya, di mana kaum tani dan lapisan burjuis kecil kota jumlahnya jauh lebih besar, maka menjadi lebih-lebih penting lagi untuk melakukan segala usaha guna membentuk front persatuan kelas buruh sendiri yang teguh, supaya ia bisa menempati kedudukannya sebagai faktor pimpinan di dalam hubungan dengan semua Rakyat pekerja.” Dapat dikatakan bahwa pada dewasa ini di Indonesia terdapat front persatuan buruh. Pengaruh sosial demokrasi dan revisionisme kecil di kalangan kaum buruh Indonesia. mayoritas mutlak dari kaum buruh yang terorganisasi menjadi anggota SOBSI yang progresif. Di samping itu terdapat pula front persatuan baik dalam bentuk keorganisasian maupun dalam bentuk aksi-aksi kongkrit antara SOBSI dengan berbagai organisasi buruh lainnya yang dipengaruhi aliran-aliran politik nasionalis dan agama. Sudah barang tentu, karena reaksi akan terus berusaha untuk memecah belah front buruh, maka kaum Komunis dan orang-orang progresif Indonesia lainnya harus terus-menerus bekerja untuk memperkuat dan mengkonsolidasi persatuan yang sudah tercapai.
Kelemahan yang kedua ialah bahwa kelas buruh Indonesia masih muda usianya jika dibandingkan dengan proletariat di negeri-negeri kapitalis yang maju. Dengan demikian pengalamannya dalam gerakan buruh adalah kurang sekali. Kelemahan ini hanya bisa diatasi jika kelas buruh Indonesia rajin belajar dari pengalaman-pengalaman gerakan buruh internasional, terutama dari gerakan buruh yang sudah mencapai kemenangan, dan giat belajar teori Marxisme-Leninisme. PKI sudah dan terus berusaha keras untuk mengatasi kelemahan ini. Sudah tentu tidak ada alasan sama sekali untuk puas diri dan kewajiban belajar itu adalah kewajiban yang tiada habisnya.
Kelemahan ketiga ialah bahwa kelas buruh Indonesia masih rendah tingkat kebudayaannya jika dibandingkan dengan burjuasi Indonesia. kelemahan ini harus diatasi supaya kelas buruh dapat lebih pandai memimpin semua kelas dalam revolusi. Kemajuan kelas buruh Indonesia dalam bidang kebudayaan dan pendidikan ini besar dan pesat. Bahkan dalam berbagai pekerjaan pemerintahan dan dewan-dewan perwakilan Rakyat, wakil-wakil proletariat menunjukkan keunggulannya dalam pengetahuan, penguasaan serta pemecahan macam-macam masalah politik dan ekonomi. Tapi ditinjau secara keseluruhannya, masih banyak usaha yang harus dilakukan kelas buruh untuk mengejar ketinggalannya. Plan 4 tahun PKI yang dimulai pada 17 Agustus tahun ini di bidang kebudayaan akan memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Kini pada pokoknya front persatuan nasional melawan imperialisme dan feodalisme sudah terwujud di Indonesia. kader-kader PKI telah bekerja keras di kalangan kaum tani, mempelajari hubungan-hubungan agraria di desa dan memimpin kaum tani dalam perjuangannya melawan tuan tanah. PKI sudah mempunyai program agraria yang tepat dan revolusioner yang menuntun perjuangan kaum tani tu.
Persatuan dengan burjuasi nasional juga sudah tergalang. Terutama setelah PKI merumuskan politik-politik yang tepat dan mengatasi sektarisme dalam barisannya sendiri, maka burjuasi nasional mulai kembali ke pihak revolusi. Sebagaimana juga pengalaman di Tiongkok, ada dua prinsip yang mutlak harus dijalankan PKI dalam menggalang front persatuan dengan burjuasi. Prinsip pertama ialah bersatu dan berjuang. Prinsip ini terutama terwujud antara lain dalam sikap PKI terhadap kabinet-kabinet yang dipimpin oleh kaum nasionalis dan yang anti-imperialisme, yaitu bahwa PKI menyokong politik pemerintah yang maju tanpa reserve, mengkritik politiknya yang ragu-ragu supaya menjadi maju, dan menentang menteri-menteri yang politiknya merugikan Rakyat. Prinsip kedua ialah menjaga kebebasan PKI dalam rangka front persatuan nasional. Ini berarti bahwa persatuan dengan burjuasi itu tidak akan menghalangi proletariat untuk mengorganisasi revolusi, mengembangkan Partai dan ormas-ormas revolusioner, dan juga bahwa proletariat berhak menyatakan pendiriannya sendiri. PKI memegang teguh prinsip kebebasan itu. Masa bekerja sama dengan burjuasi di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Dalam masa ini kekuatan revolusioner bukannya makin susut, tapi justru makin berkembang. Kekuatan kontra-revolusioner sudah mengalami banyak pukulan. Bahkan anti-Komunisme yang pada 5-6 tahun yang lalu didengung-dengungkan secara terang-terangan, kini secara resmi sudah dikutuk sebagai Komunisto-phobi yang anti-persatuan. Peranan Presiden Sukarno adalah besar dalam usaha melawan Komunisto-phobi dan memperkuat persatuan nasional. Sudah tentu, anti-Komunisme masih ada dan akan tetap ada selama imperialisme dan feodalisme belum lenyap di Indonesia. Tetapi kekuatan mereka sudah jauh merosot sebagai akibat pukulan-pukulan yang diberikan oleh kaum revolusioner.
Berdasarkan pengalaman persatuan dengan burjuasi nasional di Indonesia, PKI menyimpulkan bahwa burjuasi nasional dapat dengan mantap ditarik ke pihak revolusi asalkan kekuatan progresif besar, terus berkembang, pandai memukul musuh dan politik serta taktik Partai tepat. Ada pun dalam mengembangkan kekuatan progresif harus diutamakan di kalangan buruh dan tani.
Pengalaman PKI menggalang front persatuan nasional menunjukkan bahwa kita harus jelas lebih dulu mengenai isi kelas dari front persatuan, basisnya dan pimpinan kelasnya. Sesudah itu usaha-usaha untuk menggalang front persatuan nasional ini harus dituangkan dalam politik-politik kongkrit dan diberi bentuk-bentuk khusus, yang lahir dalam kehidupan politik negeri sendiri. Misalnya, dalam perjuangan untuk pemerintah yang mencakup semua kelas revolusioner, PKI mula-mula merumuskan tuntutannya untuk pembentukan pemerintah koalisi nasional. Kemudian, sebagai hasil dari meluasnya pengertian front persatuan nasional dan perkembangan perjuangan massa, lahirlah konsepsi Presiden Sukarno bulan ferbruari 1957 mengenai Kabinet Gotong Royong. Dengan demikian isi dari pemerintah koalisi nasional sepenuhnya tercakup dalam tuntutan untuk Kabinet Gotong Royong. Sedangkan isi dari persatuan nasional dapat dicakup sepenuhnya dengan istilah kegotongroyongan nasional. Begitu pula lahirnya istilah NASAKOM yaitu istilah yang mencerminkan kerja sama yang luas dri aliran-aliran politik Nasionalis, Agama dan Komunis dengan platform anti-imperialisme. Bagi kaum komunis, pengertian front nasional tidak bisa lain daripada persatuan antara kelas-kelas revolusioner. Tetapi kelas-kelas itu menampakkan diri dalam kehidupan politik melalui partai-partai politik. Di Indonesia pun kepentingan berbagai kelas baik yang reaksioner maupun yang revolusioner menampakkan diri secara jelas melalui partai-partai politik. Berdasarkan tradisi perjuangan pembebasan nasional, di Indonesia terdapat tiga aliran politik besar yang melawan penjajahan Belanda, yaitu aliran politik Nasionalis, aliran politik Agama, terutama Islam, dan aliran politik komunis. Oleh sebab itu adalah wajar, bahwa persatuan nasional di Indonesia dapat dikatakan ada jika ketiga aliran politik itu bersatu dalam kerjasama NASAKOM. Dalam keadaan Indonesia sekarang semboyan kegotongroyongan nasional berporoskan NASAKOM tidak mungkin mengaburkan isi kelas dari front persatuan nasional, karena persatuan itu terjadi atas dasar program anti-imperialis yang jelas dan sampai batas-batas tertentu anti-feodal. Masyumi dan PSI, dua partai yang pro-imperialis dan pro-feodal telah lenyap dari kehidupan politik Indonesia.
Konsep lain yang juga mencerminkan persatuan nasional dan persatuan NASAKOM ialah Pancasila (lima prinsip) yaitu: 1. Ketuhanan yang Maha Esa; 2. Perikemanusiaan atau internasionalisme; 3. Kebangsaan atau patriotisme; 4. Kedaulatan Rakyat; 5. Keadilan sosial. PKI menyokong dan mempertahankan Pancasila, sekalipun salah satu silanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Sebabnya ialah karena Pancasila bukan pengganti filsafat dari yang mendukungnya tetapi Pancasila menyimpulkan aliran-aliran yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, PKI menentang keras orang-orang yang mau menjadikan salah satu sila dari Pancasila sebagai sila utama. Pancasila harus diterima sebagai keseluruhan dan sebagai keseluruhan itu ia adalah alat pemersatu. Hal ini juga berkali-kali ditegaskan oleh Presiden Sukarno, dan dikatakan juga oleh Presiden Sukarno bahwa jika Pancasila diperas, ia menjadi Eka sila, yaitu gotong royong.
Di samping persekutuan buruh dan tani dan persatuan NASAKOM, persatuan nasional di Indonesia juga mendapat bentuk organisasi yaitu Front Nasional yang diketuai oleh Presiden Sukarno dan yang wakil-wakil ketuanya juga mencakup tokoh-tokoh NASAKOM. Front nasional ini telah mensahkan Panca Program yang revolusioner, yang merupakan program tuntutan sebagai bimbingan aksi-aksi Fron Nasional. Panca Program ini sejalan dengan Tritugas PKI dewasa ini. Tritugas PKI ialah: mengkonsolidasi kemenangan-kemenangan yang sudah dicapai, menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi dan meneruskan perjuangan melawan neokolonialisme.
Pengalaman-pengalaman yang saya uraikan di atas menggambarkan bahwa ide front persatuan nasional sudah berakar di kalangan massa dan PKI bekerja dengan ulet dan tekun untuk menggalangnya, dan banyak sekali bentuk-bentuknya untuk memperkuat dan mengkonsolidasinya. Dari sini jelaslah bahwa sesudah PKI memahami prinsip-prinsip front nasional, PKI berusaha menemukan bentuk-bentuknya yang efektif sesuai dengan kondisi khas Indonesia.
PKI berpendapat bahwa front persatuan nasional adalah syarat mutlak bagi kemenangan revolusi. Kemajuan pekerjaan front persatuan nasional sangat membantu pekerjaan pembangunan Partai. Sebaliknya kemajuan pembangunan Partai sangat memudahkan pekerjaan front persatuan nasional. (tepuk tangan riuh).
5. Masalah kekuasaan Negara Republik Indonesia
Di atas sudah dikatakan, bahwa situasi Indonesia adalah rumit sekali. Kerumitan ini dapat diungkapkan jika cukup baik memahami hakekat politik di Indonesia.
Masalah terpokok dalam tiap-tiap revolusi adalah masalah kekuasaan negara. Bagi PKI dalil ini bukan merupakan kebenaran teori belaka. Tetapi telah dialami kebenarannya dalam praktek melalui pengalaman-pengalaman yang pahit. Dalam kesalahan serius pada waktu Revolusi Agustus 1945-1948. Ketika itu telah terbentuk pemerintah yang Perdana Menterinya seorang komunis, yaitu kawan Amir Syarifudin, yang juga merangkap menteri pertahanan. Di samping itu, masih ada anggota-anggota kabinet lainnya yang komunis. Juga kaum kanan terdapat dalam kabinet itu. Dengan mempergunakan kesalahan politik PKI dalam melawan imperialisme Belanda, kaum reaksioner berusaha menjatuhkan kabinet Amir Syarifudin dengan menarik menteri-menterinya. Dalam menghadapi intrik kaum kanan ini, PKI kurang waspada. Karena kurang pengertian hakekat kekuasaan negara, maka secara sukarela Kabinet Amir Syarifudin membubarkan diri dan sebagai gantinya terbentuklah kabinet yang dipimpin Hatta. Kaum reaksioner mengerti benar bagaimana menggunakan kekuasaan negara untuk kepentingan kelasnya. Begitu kekuasaan terlepas dari tangan proletariat dan pindah ke tangan burjuasi komprador Hatta, maka pemerintah itu meneruskan garis berdamai dengan Belanda dan mempersiapkan kontra-revolusi. Sebagaimana sudah diuraikan di bagian lain, kontra revolusi itu akhirnya dicetuskan dengan provokasi Madiun. Demikianlah, kesalahan PKI mengenai masalah kekuasaan negara telah dibayar dengan pengorbanan yang besar. Tetapi pelajaran dari kesalahan itu adalah mendalam sekali bagi PKI.
Bagaimana sekarang watak kekuasaan negara di Indonesia? setelah penandatanganan KMB, pemerintah-pemerintah yang terbentuk pada waktu itu merupakan pemerintah-pemerintah komprador yang sepenuhnya mewakili kepentingan kaum imperialis dan feodal, sekali pun di dalam pemerintah-pemerintah itu ada wakil-wakil politik dari burjuasi nasional, tetapi mereka menjadi tawanan kaum reaksioner dalam menjalankan politik kompromi dengan musuh revolusi, dengan imperialisme dan kakitangan-kakitangannya. Berdasarkan UUD RI Sementara yang berlaku sejak tahun 1951 Presiden Sukarno tidak mempunyai kekuasaan langsung di dalam pemerintah.
Sejak tahun 1951 PKI sudah mengajukan tuntutan untuk pembentukan pemerintah koalisi nasional yang terdiri dari partai-partai, golongan-golongan, dan orang-orang tak berpartai yang demokratis dan yang mau membatalkan KMB. Politik yang tepat untuk menarik kembali burjuasi nasional ke pihak revolusi mendatangkan hasil-hasil yang pertama dengan terbentuknya pemerintah Wilopo (PNI) dalam tahun 1952. dalam kabinet Wilopo masih terdapat orang-orang kanan (Masyumi-PSI) tapi programnya agak demokratis, maka PKI menyokongnya. Sikap PKI yang positif terhadap kabinet ini menyebabkan kekuatan kepala batu mulai terpencil dan terpukul sedangkan persatuan kekuatan tengah dan progresif makin berkembang.
Sejak kabinet Wilopo, maka pemerintah-pemerintah yang kemudian terbentuk pada pokoknya adalah lebih maju, peranan kaum kanan di dalam pemerintahan makin kurang. Hal ini nampak dengan jelas ketika terbentuknya kabinet Burhannudin Harahap, seorang tokoh Masyumi dan kemudian menjadi pemberontak kontra-revolusioner pada bulan Agustus 1955. Kabinet ini terang reaksioner dan ditentang oleh PKI. Berhubung dengan sudah terjadinya perubahan imbangan kekuatan ke kiri dan kemajuan front persatuan nasional, maka kabinet ini tidak dapat bertahan lama, umurnya tidak sampai setahun. Kabinet ini tidak mampu menggagalkan pemilihan umum, terpaksa melakukannya dan terpaksa menelan kekalahan bagi kombinasi Masyumi-PSI. Salah satu perkembangan penting sebagai hasil dari kemajuan front persatuan nasional ialah meruncingnya pertentangan antara kaum revolusioner dengan Hatta, Masyumi dan PSI. peruncingan ini memuncak dengan mundurnya Hatta dari kedudukan Wakil Presiden dan dengan diumumkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan Indonesia kembali kepada UUD 1945, yaitu UUD segera sesudah Republik Indonesia diproklamasikan. Menurut UUD 1945 ini Presiden langsung memimpin pemerintahan.
Perkembangan peristiwa berlangsung dengan cepat sekali. Beberapa kali kaum reaksioner dalam negeri mendapatkan sokongan kaum imperialis berusaha melakukan kudeta dan mencoba membunuh presiden. Setelah usaha-usaha mereka digagalkan, mereka mencetuskan pemberontakan separatis pada tahun 1958. Atas desakan dan dengan sokongan penuh seluruh rakyat, pemerintah dengan tegas menindas pemberontakan tersebut.
Pada bulan November 1960 sidang MPRS mensahkan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol), yaitu pidato Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1959, sebagai garis-garis besar haluan Negara. Peristiwa ini merupakan peristiwa penting bagi perjuangan revolusioner Rakyat Indonesia, karena ini berarti bahwa pegnertian yang tepat soal-soal pokok revolusi Indonesia diterima dan dijelmakan dalam dokumen resmi negara. Dengan demikian seluruh nasion Indonesia mendapatkan pengertian yang sama dan benar mengenai masalah-masalah penting dan pokok dari revolusi Indonesia. garis-garis besar haluan negara ini menjelaskan bahwa yang menjadi sasaran-sasaran pokok (musuh-musuh pokok) revolusi Indonesia ialah imperialisme dan feodalisme : bahwa tugas-tugas revolusi Indonesia bukanlah mendirikan kekuasaan politik satu kelas, satu golongan atau satu partai, tetapi kekuasaan politik seluruh Rakyat, kekuasaan gotong royong, menentang otokrasi atau kediktatoran, baik militer maupun perseorangan; bahwa kekuatan revolusi Indonesia bukanlah satu kelas, satu golongan atau satu partai tapi seluruh Rakyat Indonesia yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknya; bahwa watak (sifat) revolusi Indonesia adalah nasional-demokratis; dan bahwa haridepan (perpektif) revolusi Indonesia adalah Sosialisme, bukan kapitalisme. Dengan demikian Manipol sungguh-sungguh merupakan program bersama seluruh Rakyat Indonesia untuk menyelesaikan revolusi nasional-demokratis. Dengan adanya Manipol, perjuangan kaum revolusioner melawan kaum kontra-revolusioner berwujud perjuangan kaum Manipolis melawan kaum anti-Manipol.
Pada bulan Maret 1963 ini presiden Sukarno mengumumkan suatu dokumen penting lain, yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tokoh-tokoh NASAKOM mengambil bagian penting dalam menyusun Dekon ini yang meliputi tiga pokok. Pertama, Dekon menetapkan strategi dasar ekonomi Indonesia pada tahap revolusi sekarang ini, yaitu tahap revolusi nasional dan demokratis di mana yang menjadi tugas pokoknya ialah membersihkan atau mengikis habis sisa-sisa imperialisme dan sisa-sisa feodalisme. Kedua, Dekon menggariskan kebijaksanaan jangka pendek yang harus segera dilaksanakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi dewasa ini. Ketiga, Dekon menetapkan syarat-syarat politik yang mutlak perlu bagi pelaksanaan Dekon itu sendiri, yaitu tercapainya kegotongroyongan nasional berporoskan NASAKOM melalui pengintegrasian antara pemerintah dan Rakyat yang terorganisasi, baik dalam bidang administratif maupun eksekutif. Dengan lain perkataan, pembentukan pemerintah gotong royong berporoskan NASAKOM.
Dengan adanya Manipol dan Dekon, maka sesungguhnya konsep politik dan ekonomi yang progresif untuk menyelesaikan revolusi Indonesia dengan resmi sudah menjadi haluan negara. Tetapi apa sebabnya dokumen-dokumen itu tidak dilaksanakan dengan konsekuen, bahkan pelaksanaannya sering bertentangan dengan jiwa konsep-konsep itu? Untuk memahami masalah ini kita harus mengerti watak kekuasaan negara RI pada waktu sekarang.
PKI berpendapat bahwa kekuasaan negara RI mengandung dua aspek, yaitu aspek yang pro-Rakyat dan aspek yang anti-Rakyat. Lahirnya aspek pro-Rakyat itu tidak dapat dipisahkan dari hasil-hasil yang dicapai oleh PKI dalam menjalankan metode mengkombinasi tiga bentuk perjuangan. Aspek pro-Rakyat inilah yang makin hari makin maju dan menyebabkan pemerintah RI mengambil berbagai tindakan yang revolusioner anti-imperialis. Sedangkan aspek anti-Rakyat, yaitu aspek yang mewakili kepentingan-kepentingan imperialis, komprador, tuan tanah dan kapitalis birokrat, dengan segala kekuatan berusaha menyabot semua tindakan progresif. Aspek inilah yang hingga sekarang masih berdominasi. Dalam keadaan demikian, maka perjuangan PKI mengenai kekuasaan negara ialah mendorong supaya aspek pro-Rakyat makin besar dan bisa berdominasi, sedangkan kekuatan-kekuatan yang anti-Rakyat dikeluarkan dari kekuasaan negara. Inilah isi dari retuling yang ditungut oleh Rakyat, isi daripada tuntutan membentuk kabinet gotong royong berporoskan NASAKOM.
Berhubung dengan dua aspek itu pula, Indonesia harus menjalankan revolusi dari atas dan dari bawah. Dari atas berarti bahwa PKI harus mendorong kekuasaan negara untuk melakukan tindakan-tindakan revolusioner guna mengadakan perubahan-perubahan dalam personalia dan aparatur negara. Sedangkan dari bawah berarti membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi Rakyat untuk mencapai perubahan-perubahan tersebut. Dengan demikian PKI mengubah imbangan kekuatan antara kaum imperialis, kapitalis birokrat, komprador dan tuan tanah di satu pihak dengan kekuatan Rakyat dipihak lain.
Ada kawan-kawan bertanya: apakah konsep-konsep politik dan ekonomi yang maju itu bukan tipu muslihat burjuasi untuk memperdaya Rakyat pekerja? Pertanyaan demikian tidak mengherankan. Tetapi masalahnya ialah bahwa konsep-konsep progresif itu baru lahir setelah kekuatan progresif berkembang dan turut serta secara aktif menyusunnya. Dan adanya konsep-konsep resmi pemerintah itu sangat menguntungkan kaum progresif untuk mendidik, mengorganisasi dan memobilisasi massa Rakyat menuntut pelaksanaannya secara konsekuen, dan untuk menelanjangi semua percobaan menyelewengkannya. Oleh sebab itu semua konsep progresif dan tindakan maju yang dijalankan oleh pemerintah sekarang adalah pertama-tama hasil daripada perjuangan kekuatan progresif Indonesia. penerimaan konsep-konsep kelas buruh dan Partainya oleh seluruh nasion adalah juga mencerminkan kepemimpinan kelas buruh dalam revolusi.
Ada kawan-kawan lain bertanya pula: apakah tuntutan PKI untuk membentuk kabinet gotong royong berporoskan NASAKOM dengan melaksanakan retuling di bidang eksekutif itu tidak sama dengan teori “struktural reform”? tidak, sama sekali tidak! PKI memang menyokong dan mendorong perubahan-perubahan strukturil ketatanegaraan yang akan memperkuat kedudukan kaum progresif dalam kekuasaan negara. Umpamanya, PKI setuju dan menyokong sepenuhnya pembentukan DPA, DPRGR, MPRS, dsb, yang mencerminkan NASAKOM. Tapi ini merupakan tuntutan-tuntutan bagian atau aksi reform untuk menuju kepada tujuan strategis, yaitu pelaksanaan Manipol dan program umum PKI sepenuhnya. Di dalam anggaran dasar PKI dengan tegas dikatakan bahwa menurut PKI hanya pemerintah demokrasi Rakyat, yaitu pemerintah front persatuan nasional yang dibentuk atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani di bawah pimpinan kelas buruh yang dapat mengubah Indonesia dari negeri setengah jajahan dan setengah feodal menjadi negeri yang merdeka penuh, demokratis, makmur dan maju. Satu langkah penting untuk sampai ke pemerintah yang demikian ialah tuntutan PKI yang dikemukakan dalam sidang Pleno I CC Kongres ke VII dalam bulan Februari 1963, yaitu pembentukan kabinet gotong royong berporoskan NASAKOM yang berani mengubah sistem masyarakat dalam negeri dengan mengorbankan kepentingan minoritas penghisap besar di kota dan di desa, yaitu kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuan tanah dan membela kepentingan Rakyat banyak. Jadi, tuntutan kabinet NASAKOM pada dewasa ini merupakan hal yang penting dalam rangka perjuangan mencapai tujuan strategis. Dalam pada itu kaum Komunis NASAKOM berpendapat bahwa soal pembentukan kabinet NASAKOM adalah soal perimbangan kekuatan dan pada akhirnya soal revolusi bukan soal “structural reform”. (tepuk tangan sangat riuh).
Mengubah imbangan kekuatan berarti dengan sekuat tenaga dan dengan tidak jemu-jemunya mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan memencilkan kekuatan kepala batu. Sidang Pleno I CC Kongres ke VII menyerukan kepada kaum Komunis untuk menjalankan garis itu dengan “lima lebih” : lebih berani, lebih pandai, lebih waspada, lebih gigih dan lebih tekun.
Sekianlah beberapa masalah sekitar kekuasaan negara RI dewasa ini.
1. Membangun PKI menjadi Partai Massa dan Partai Kader sekaligus
Dalam masa pendudukan fasis Jepang PKI sepenuhnya bekerja ilegal. Dalam perjuangan melawan kaum fasis Jepang itu telah lahir komunis-komunis muda yang terdapat di kalangan massa buruh, pemuda, pelajar, tani dan juga angkatan bersenjata yang dibangun kaum militeris Jepang dari pemuda-pemuda Indonesia. Pemuda-pemuda Komunis merupakan elemen-elemen aktif dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dan dalam perjuangan melawan tentara Jepang dan Sekutu yang ingin menumpas perjuangan kemerdekaan itu. Tetapi mereka tidak mendapat pimpinan sentral yang sebaik-baiknya karena pada tahun 1942 Jepang telah melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap sejumlah besar kader pimpinan PKI. Dengan demikian PKI belum memiliki kesiapsiagaan di bidang organisasi, politik dan ideologi untuk menghadapi pencetusan Revolusi Agustus 1945.
Kelemahan di bidang organisasi, politik dan ideologi ini menimbulkan kesulitan untuk segera mencari persatuan politik dan ideologi. Selama revolusi 1945-1948 telah berdiri 3 buah Partai yang mendasarkan dirinya pada Marxisme-Leninisme. Fusi ini dirancangkan akan diselesaikan dalam Kongres Partai berikutnya. Kongres itu tak dapat dilangsungkan karena didahului oleh provokasi Madiun. Tapi nama baik PKI tidak dapat dirusak. Ketika Belanda melancarkan perang kolonialnya yang ke II pada bulan Desember 1948, kaum komunis yang berada dalam penjara sebagai akibat peristiwa Madiun, sebagian dilepaskan, sebagian melarikan diri. Tindakan mereka yang pertama-tama adalah mencari senjata dan berperang melawan kolonial Belanda. Dengan tindakan ini mata massa terbuka terhadap kebohongan Hatta waktu provokasi Madiun seakan-akan kaum Komunis mau menghancurkan Republik. Kaum Komunis yang organisasinya sedang rusak itu tidak dapat mencegah terjadinya kompromi KMB. Tapi kenyataan menunjukkan bahwa kaum Komunis dimana-mana berdiri di garis terdepan dalam pertempuran melawan belandan dan langsung memimpin pasukan-pasukan gerilya. Ini mempunyai arti penting bagi perkembangan pembangunan Partai sesudah persetujuan KMB dan selanjutnya.
PKI dihadapkan kepada tugas memimpin revolusi di negeri yang terdiri dari ribuah pulau, yang berpenduduk 100 juta orang, yang suku bangsanya banyak dan yang kepadatan penduduknya sangat tidak merata. Untuk melaksanakan tugas memimpin itu PKI tidak bisa tidak harus memperhatikan kekhususan-kekhususan negeri dalam metode-metode pembangunan Partai. Pada tahun 1951 jumlah anggota dan calon anggota Partai tidak lebih dari 7910 orang, organisasinya kecil, sempit dan terutama hanya terdapat di Jawa dan Sumatra. Oleh karena itu, tidaklah mungkin melaksanakan tugas-tugas yang berat yang dihadapi Partai, jika Partai tidak dikembangkan besar-besaran.
Berhubung dengan itu, sangat pentinglah Konferensi Nasional PKI yang diadakan pada permulaan 1952. Di samping membahas persoalan-persoalan politik penting yang dihadapi Rakyat Indonesia ketika itu, seperti politik terhadap pemerintah Sukiman yang telah melakukan razia terhadap kaum Komunis, politik terhadap gerombolan kontra-revolusioner DI-TII. Konferensi itu secara serius membahas perlunya merumuskan jalan-jalannya sendiri bagi revolusi Indonesia dengan berpegang pada ajaran Marxisme-Leninisme. Dalam hal ini konferensi itu mencapai kesimpulan-kesimpulan penting mengenai soal metode mengkombinasi tiga bentuk perjuangan, soal menggalang front persatuan dengan burjuasi nasional, soal memperkuat ideologi Partai dan peluasan anggota serta organisasi. Khususnya mengenai organisasi Konferensi Nasional berkesimpulan akan perlunya melenyapkan sektarisme dan menyetujui rencana Politbiro untuk meluaskan keanggotaan dari 7.910 menjadi 100.000 dalam 6 bulan. Demikianlah langkah pertama pimpinan Partai untuk membangun PKI menjadi Partai massa.
Ada kawan-kawan yang meragukan apakah seharusnya Partai Komunis merupakan Partai massa. Mereka hanya menekankan bahwa PKI harus berkwalitas tinggi, yang diartikan bahwa anggota-anggota PKI harus “orang-orang hebat” yang “tidak sembarangan”, sedangkan peluasan anggota secara besar-besaran dianggap oleh mereka hanya sebagai kwantitas saja. Kawan-kawan itu lupa bahwa kualitas tidak terlepas dari kuantitas, bahwa Partai massa dapat sekaligus juga berarti Partai kader.
Pengertian Partai massa mengandung dua segi. Pertama, keanggotaan yang besar dan kedua, pengaruh yang luas dan mendalam di kalangan massa. Memang, supaya Partai dapat memimpin semua kelas revolusioner melakukan politiknya maka segi kedua adalah yang terpenting. Tetapi jelas pula bahwa hal itu tidak mungkin dicapai jika Partai tidak mempunyai kader yang cukup untuk melakukan propaganda yang luas di semua lapisan masyarakat, apalagi untuk memimpin berbagai organisasi massa di kalangan mereka itu. Pada waktu itu banyak kader harus merangkap macam-macam jenis pekerjaan, sampai timbul istilah “kader balsem” atau “kader tukang borong”. (ketawa). Jadi kedua segi Partai massa itu tidak boleh dipertentangkan, tapi harus dipahami sebagai satu kesatuan.
Keberatan lain yang diajukan terhadap Partai massa ialah bahwa jumlah keanggotaan yang massal bisa mengaburkan perbedaan antara pelopor dengan massa, sehingga Partai tidak bisa berperanan sebagai Partai Lenin, Partai Tipe Baru yaitu sebagai detasemen terdepan, bentuk organisasi kelas yang tertinggi dsb. Begitu pula masuknya massa anggota baru yang kebanyakan berasal dari burjuasi kecil bisa membawa ideologi mereka ke dalam Partai dan mencairkan atau menenggelamkan ideologi proletriat. Memang, bahaya-bahaya itu bukannya tidak ada dan kita melihat contohnya pada Partai-partai Internasionale ke II. Tapi jika kita sudah menyadari bahaya-bahaya itu dan mempunyai kewaspadaan yang tinggi, bahaya-bahaya bisa dihindari. Yang terpenting, ialah bahwa bersamaan dengan peluasan anggota dan organisasi, harus dilaksanakan pendidikan Marxisme-Leninisme dengan tak henti-hentinya dan konsekuen. Dalam pada itu pendidikan teori ini dipadu dengan pendidikan dan latihan dalam perjuangan.
Ada kawan-kawan pula yang mengkhawatirkan bahwa pembangunan Partai massa memudahkan infiltrasi cecunguk-cecunguk, sersi-sersi dan spion-spion imperialis dan kaum reaksioner lainnya ke dalam Partai. Kekhawatiran itu memang beralasan. Tapi usaha infiltrasi itu pun akan dilakukan jika Partai kecil. Kita harus percaya kepada massa, kepada semangat revolusionernya yang tinggi, kepada kejujuran mereka. Makin tinggi kesadaran politik massa anggota Partai, maka kewaspadaan pun akan makin tinggi.
Rencana peluasan keanggotaan yang diputuskan oleh Konferensi Nasional tersebut ternyata dapat dilaksanakan dengan hsil yang melebihi rencana, yaitu mencapai 126.671 angoota dan calon anggota ketika plan diperiksa pada akhir tahun 1952. ini berarti bahwa dalam waktu kurang dari setahun keanggotaan meningkat menjadi 15 kali lebih. Apa sebabnya pertambahan itu demikian cepatnya? Dan pada umumnya apa syarat-syarat objektif dan subjektif yang memungkinkan terbentuknya Partai massa di Indonesia dalam masa yang relatif singkat?
Syarat-syarat objektif di Indonesia yang menguntungkan bagi Partai massa ialah adanya semangat revolusioner yang mendalam pada semua lapisan Rakyat. Semangat revolusioner itu nampak pada tradisi pemberontakan Rakyat pada tahun 1926, pada Revolusi Agustus dan pada perjuangan melawan imperialis selanjutnya. Di dalam semua perjuangan revolusioner itu kaum Komunis Indonesia selamanya memainkan peranan penting dan berdiri di garis terdepan. Maka itu PKI terkenal sebagai Partai revolusioner pembela Rakyat pekerja dan musuh imperialis nomor satu. (tepuktangan)
Keadaan internasional juga menguntungkan. Pengaruh Revolusi Oktober dan perjuangan heroik Rakyat Sovyet selama perang dunia ke II sangat besar dan membikin Rakyat Indonesia lebih berorientasi kepada Sosialisme. Pengaruh ide-ide Sosialisme lebih meluas lagi dengan berdirinya Negara-negara Demokrasi Rakyat di Eropa Timur dan terutama dengan kemenangan gemilang Revolusi Rakyat di Tiongkok yang menghasilkan RRT. (tepuk tangan).
Syarat lain yang menguntungkan ialah bahwa sebagai akibat penjajahan yang kejam maka di kalangan kaum buruh tidak terdapat golongan buruh ningrat, sehingga dalam pergerakan buruh di Indonesia tidak ada tradisi reformisme. Dengan demikian front persatuan buruh lebih mudah tergalang. Dengan adanya persatuan kelas buruh yang kokoh terdapat teras yang mempersatukan semua kekuatan revolusioner lainnya dan memungkinkan klas buruh menempati kedudukan sebagai pelopor.
Demikianlah syarat-syarat objektif bagi pembangunan kembali menjadi Partai massa.
Ditinjau dari segi syarat-syarat subjektif, yaitu dari keadaan Partai sendiri pada waktu itu, maka keadaan juga menguntungkan. Pembentukan Politbiro baru pada tahun 1951 menjamin adanya kebulatan pimpinan dalam Partai, yang merupakan syarat pertama dan syarat mutlak bagi pembangunan kembali Partai menjadi Partai Marxis-Leninis yang sejati. Syarat kedua, ialah adanya Konstitusi Partai yang Marxis-Leninis yang menjadi dasar untuk menyehatkan kehidupan organisasi Partai. Syarat ketiga, ialah Program Partai yang tepat yang dalam politik-politik kongkrit merumuskan tugas-tugas urgen yang harus segera diselesaikan oleh Rakyat Indonesia. Misalnya politik menggulingkan pemerintah Sukiman yang ultra-reaksioner, politik membasmi gerombolan teror DI-TII, semboyan membatalkan KMB, dll. Politik yang tepat itu dapat menarik makin banyak massa di sekitar Partai. Syarat keempat, ialah perjuangan dalam Partai melawan sektarisme, kapitulasi-isme dan avonturisme. Dengan demikian Partai dapat menghimpun front persatuan nasional yang seluas-luasnya dan menarik anasir-anasir termaju dari berbagai golongan Rakyat ke dalam PKI.
Pada Kongres Nasional ke VI PKI (tahun 1959) disimpulkan bahwa pada pokoknya telah dilaksanakan tugas pembangunan Partai sebagaimana dikemukakan oleh Kongres Nasional ke V. Dalam pada itu kongres ke VI menugaskan untuk mengkonsolidasi hasil-hasil yang sudah dicapai dengan “melanjutkan pembangunan Partai di seluruh negeri yang bersatu erat dengan massa, ygn terkonsolidasi dalam lapangan ideologi, politik dan organisasi”.
2. Arti Pendidikan Marxisme-Leninisme Bagi Pembangunan Partai
Di dalam sidang Pleno ke IV CC Kongres ke V bulan Juli 1956 ditekankan bahwa “Persatuan di dalam Partai hanya mungkin jika didasarkan atas persatuan pikiran, persatuan ideologi, yaitu pikiran atau ideologi Marxisme-Leninisme. Hanya jika ada persatuan pikiran dari orang-orang Komunis, barulah ada persatuan yang sungguh-sungguh di dalam politik dan organisasi Partai Komunis, barulah ada persatuan di dalam aksi-aksi Rakyat yang dipimpin oleh Partai Komunis”. Kebenaran sederhana ini lebih-lebih berlaku bagi PKI ketika mulai usahanya untuk membangun Partai massa. Persatuan pikiran Marxisme-Leninisme itu hanya dapat diperoleh lewat pendidikan Marxisme-Leninisme diseluruh Partai.
Kongres Nasional ke V Partai telah secara definitif membersihkan Partai dari penyelewengan oportunis “kiri” dan kanan. Tapi di kalangan anggota-anggota Partai masih terdapat ketidakjelasan mengenai soal-soal Revolusi Indonesia, dan apalagi mengenai jalannya Revolusi Indonesia. Keadaan lebih dirumitkan karena peluasaan keanggotaan Partai sangat pesat sehingga jumlah anggota baru jauh lebih banyak daripada anggota lama. Pada saat Kongres Nasional ke V (1954) jumlah calon anggota Partai kira-kira 70% dari seluruh keanggotaan. Massa anggota ini berasal dari bermacam-macam kelas, lingkungan keluarganya juga bermacam-macam dan tingkat kebudayaannya serta pengalaman revolusionernya sangat berbeda-beda. Tidaklah mengherankan bahwa mereka dapat membawa ke dalam Partai bermacam-macam ideologi non-proletar dan bisa timbul berbagai macam subjektivisme. Oleh sebab itu masalah pendidikan Marxisme-Leninisme merupakan masalah yang sangat urgen dan menentukan bagi suksesnya pembangunan Partai selanjutnya. Sejak PKI pada tahun 1952 melakukan beberapa kali gerakan perluasan anggota secara besar-besaran, memang tak pernah hal ini dilakukan tanpa disertai pendidikan, hususnya untuk mempelajari Program dan Konstitusi PKI bagi anggota-anggota baru sedang anggota-anggota lama diwajibkan untuk mempelajari dokumen-dokumen Partai serta buku-buku teori Marxisme-Leninisme. Umpamanya gerakan di kalangan pimpinan PKI untuk mempelajari tulisan Lenin Komunisme Sayap “Kiri”, Suatu Penyakit Kanak-kanak pada tahun 1951 dan 1952 mempunyai peranan menentukan untuk membawa Partai keluar dari penyakit sektarisme. Gerakan mempelajari tulisan-tulisan Kawan Mao Ce-tung Tentang Praktek, Tentang Kontradiksi dan Mengurus Secara Tepat Kontradiksi-kontradikisi di Kalangan Rakyat mempunyai arti penting sekali bagi PKI untuk belajar menyimpulkan pengalaman-pengalamannya dan menyelesaikan kontradiksi-kontradikisi di dalam Partai. Gerakan mempelajari tulisan Kawan Liu Sao-ci tentang Garis Massa sangat membantu kader-kader PKI untuk membangun Partai yang berakar pada massa, dan masih banyak sekali contoh-contoh lainnya.
Sejak tanggal 17 Agustus 1963, PKI mulai melaksanakan plan ke III, yaitu plan kebudayaan, ideologi dan organisasi yang jangka waktunya 4 tahun. Plan 4 tahun ini adalah kelanjutan daripada 2 kali Plan Tiga Tahun sebelumnya, dan plan ini sangat mementingkan pekerjaan kebudayaan serta mengintensifkan pekerjaan ideologi dan organisasi. Dengan pelaksanaan plan 4 tahun yang baru ini PKI akan lebih mampu dan lebih mahir menghadapi tugas dan pekerjaan apapun.
Dari pengalaman pembangunan Partai dapat disimpulkan bahwa kaum Komunis Indonesia memiliki 3 ciri, pertama, bahwa kaum Komunis Indonesia dijiwai oleh perpaduan patriotisme dan internasionalisme proletar; kedua, bahwa dalam pembangunan Partai pendirian kita adalah, bahwa pembangunan organisasi penting, tetapi pembangunan ideologi lebih penting lagi; dan ketiga, bahwa kaum Komunis Indonesia harus teguh memegang prinsip Marxisme-Leninisme dan luwes dalam membawakannya. Ketiga ciri ini disadari dan menjadi milik kaum Komunis Indonesia khususnya dari pengalaman-pengalaman praktek sendiri membangun Partai.
Usaha-usaha kaum Komunis Indonesia membangun dan memperkuat Partainya tidaklah dapat dipisahkan dari perkembangan Gerakan Komunis Internasional (GKI). Keadaan GKI sangat besar pengaruhnya pada pembangunan PKI. Di satu pihak, adanya perbedaan-perbedaan pendapat yang serius dan hakiki dalam GKI adalah tidak baik. Keadaan akan lebih baik bagi GKI dan bagi PKI sendiri jika perbedaan-perbedaan pendapat dan polemik-polemik terbuka tidak ada. Tapi, dalam tahun-tahun belakangan ini tidak seorang pun Komunis yang dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa perbedaan pendapat yang serius dan hakiki ada di dalam GKI, dan tidak seorang pun Komunis bisa bersikap netral terhadap perbedaan-perbedaan pendapat ini.
Berkat ketepatan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat dalam GKI pembangunan PKI tidak dirugikan. Ini dibuktikan oleh kenyataan makin meluas dan makin terkonsolidasinya PKI, makin meningkatnya taraf teori dan makin kuatnya semangat Marxisme-Leninisme dari anggota-anggota PKI. Adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam GKI membikin kaum Komunis Indonesia lebih menyadari akan benarnya sikap bebas (independent), sikap tepat satu-satunya yang telah diambil selama ini, sikap setia pada Marxisme-Leninisme dan internasionalisme proletar, sikap setia pada Deklarasi 1957 dan Pernyataan 1960, sikap tidak kenal ampun terhadap subjektivisme, sikap tidak kenal ampun terhadap revisionisme klasik maupun modern serta terhadap dogmatisme klasik maupun modern. Adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam GKI dan aganya polemik-polemik terbuka telah mendorong kaum Komunis Indonesia untuk lebih banyak belajar Marxisme-Leninisme dan untuk lebih kreatif dalam menerapkannya. Aneh kedengarannya, tetapi adalah satu kenyataan bahwa berkat tepatnya dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat yang serius dan hakiki dalam GKI, barisan kaum Komunis Indonesia makin dibajakan, makin tumbuh sebagai Partai yang bebas (independent) dan dengan demikian makin dewasa. (tepuk tangan sangat riuh).
3. Dari Gerakan Komunis Yang Besar Menjadi Organisasi Komunis Yang Besar
Salah satu pengalaman besar dalam pembangunan PKI ialah pengalaman bekerja dengan plan. Sejak tahun 1951, bekerja dengan plan mulai menjadi cara kerja yang lazim dalam Partai. Pada permulaannya Plan-plan itu berjangka pendek, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Mataplannya pun tidak banyak. Dengan bertambahnya pengalaman-pengalaman, maka makin banyak bidang-bidang aktivitas Partai dijadikan mataplan, sedang jangka waktu plan diperpanjang. Sejak tahun 1956, sebagaimana sudah saya sebutkan di atas, PKI mulai dengan plan 3 tahun pertama mengenai organisasi dan pendidikan yang disusul dengan plan 3 tahun kedua mengenai pendidikan dan organisasi, dan sekarang Partai berada dalam gerakan awalan dari plan 4 tahun mengenai kebudayaan, ideologi dan organisasi.
Sebagai hasil peluasan anggota secara besar-besaran, maka pada Kongres Nasional ke V (1954) PKI keanggotaan Partai telah bertambah hampir 20 kali lipat dibanding dengan tahun 1951. Imbangan jumlah calon anggota dengan anggota pada waktu Kongres itu adalah 3:1. pertumbuhan yang demikian cepatnya sudah tentu membawa beberapa kelemahan, antara lain banyak sekali calon anggota Partai baru belum dapat terorganisasi sebagaimana mestinya, banyak organisasi-organisasi baru yang terbentuk yang tidak mempunyai pengalaman-pengalaman seperti Resort-resort, Subseksi-subseksi, Fraksi-fraksi dll. Walaupun anggota-anggota baru itu sudah mendapat pendidikan permulaan dengan mempelajari Program dan Konstitusi PKI, tapi pendidikan teori Marxisme-Leninisme yang sistematis belum diberikan. Oleh sebab itu pada permulaan tahun 1955 dapat dikatakan bahwa di Indonesia sudah terdapat gerakan Komunis yang besar dan gerakan ini masih harus dijadikan organisasi Komunis yang besar. Tugas ini sudah dapat dilaksanakan dengan selesainya Plan 3 Tahun pertama Partai. Dengan Plan ini organisasi-organisasi basis Partai sudah dapat diaktifkan, para kader sudah mendapat pendidikan teori lewat sekolah-sekolah atau kursus-kursus Partai. Pendidikan dalam perjuangan melawan kontra-revolusi memegang peranan penting bagi pengkonsolidasian organisasi-organisasi Partai. Perlawanan terhadap gerombolan teror DI-TII, melawan pemberontakan separatis “PRRI-Permesta” sangat mempertinggi militansi organisasi dan kader-kader Partai. Justru di daerah-daerah itu pembangunan Partai mencapai kemajuan pesat. (tepuk tangan)
4. Hubungan Pembangunan Partai dengan Garis Politik Partai
Adalah hal yang pasti bahwa kemajuan-kemajuan besar dalam pembangunan Partai yang kita capai tidak dapat dipisahkan dari garis politik Partai yang tepat. Bahkan dapat dikatakan bahwa kebenaran politik Partai merupakan faktor yang menentukan bagi suksesnya pembangunan Partai. Politik-politik yang tepat yang mencerminkan kepentingan berbagai kelas revolusioner dalam perjuangan melawan imperialisme dan feodalisme membikin makin banyak Rakyat dari berbagai lapisan berkumpul di sekitar Partai Komunis Indonesia dan memasuki barisan kita.
Masalah penting dalam mengkongkritkan politik-politik itu ialah masalah semboyan. Umpamanya, semboyan strategis dari Sidang Pleno CC ke IV PKI bulan Juli 1956 Bersatu untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945sampai keakar-akarnyatelah memainkan peranan yang besar sekali dalam meluaskan pengertian yang tepat tentang soal-soal pokok Revolusi Indonesia sebagai revolusi burjuis demokratis tipe baru. Dalam pada itu, semboyan taktis dari Sidang Pleno ke V CC PKI tahun 1957 yang berbunyi Ubah imbangan kekuatan untuk melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100% telah memegang peranan besar untuk menyatukan kekuatan-kekuatan revolusioner untuk menuntut Pemerintah Koalisi Nasional atau Kabinet Gotorng Royong yang berporoskan NASAKOM.
Kemajuan Partai dalam menggalang persatuan nasional juga penting bagi kemajuan pembangunan Partai. Makin luas dan makin kuat front nasional yang tergalang, maka makin banyak Rakyat dapat mengenal PKI dan berhimpun di sekitar PKI.
Dalam hal menjaga keselamatan Partai pekerjaan metode mengkombinasi tiga bentuk perjuangan bersifat menentukan. Ini pun akan menjamin kemajuan Partai yang tetap.
Sebaliknya, kemajuan-kemajuan pembangunan Partai menyediakan syarat-syarat lebih baik bagi pelaksanaan politik-politik Partai. Sebab apabila Partai lemah dan sedikit anggotanya maka politiknya sekalipun tepat tidak akan bisa dilaksanakan.
Begitu pula makin kuat Partai, makin mampu ia menggalang front persatuan nasional. Sebagai Partai yang kecil tidak akan digubris oleh kelas-kelas lain. Untuk menyusun persekutuan buruh dan tani yang kuat sebagai dasar dari front persatuan nasional, PKI harus berakar betul di kalangan kaum tani, dan untuk ini diperlukan banyak kader.
Kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang tercinta!
Demikianlah sekelumit tentang beberapa soal revolusi Indonesia dan Partai Komunis Indonesia.
Apa maksud saya mengemukakan soal-soal ini. Tidak lain ialah untuk lebih mempererat persahabatan akrab yang sudah ada antara Rakyat Indonesia dan Rakyat Tiongkok, antara PKI dan PKT (tepuk tangan sangat riuh). Untuk ini diperlukan saling mengenal yang lebih baik, tidak hanya saling mengenal masing-masing secara dangkal atau hanya saling mengenal kulit masing-masing, tetapi saling mengenal masing-masing secara mendalam, saling mengenal isi masing-masing. Ini berarti antara lain dan terutama kita harus saling mengenal masyarakat masing-masing, saling mengenal Revolusi masing-masing dan saling mengenal Partai Komunis masing-masing. Saya berpendapat bahwa sudah waktunya dan diperlukan sekali pengenalan yang demikian itu. Kedua Rakyat kita dan kedua Partai Komunis kita harus bekerja keras untuk maksud ini. (tepuk tangan sangat riuh)
Sebagai penutup uraian ini saya serukan:
Persahabatan abadi dan solidaritas internasional Marxis-Leninis antara PKI dan PKT, Hidup! (tepuk tangan sangat riuh)
Gerakan komunis internasional di bawah panji-panji Marxisme-Leninisme dan Internasionalisme proletar ygn jaya dan tak terkalahkan, Hidup!
Sekian dan terima kasih. (ovasi)
Peking, 4 September 1963
-------------------------------------
Hari ini kita mengadakan rapat besar yang meriah di sini sebagai sambutan yang hangat kepada Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia Kawan D.N. Aidit dan kawan-kawan dari Delegasi Partai Komunis Indonesia yang dipimpinnya. Dan dengan kesempatan ini kami mengundang Kawan Aidit membuat laporan untuk kita.
Nama Kawan Aidit sudah dikenal sekali dan terasa akrab sekali bagi kita semua. Ia adalah pemimpin Partai Komunis Indonesia yang mempunyai prestise tinggi dalam Gerakan Komunis Internasional, pejuang yang ulet dalam perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, ahli teori Marxis-Leninis dan aktivis sosial yang ulung, sahabat dan kawan seperjuangan yang akrab bagi Rakyat Tiongkok.
Kaum komunis Tiongkok dan Rakyat Tiongkok selalu menaruh rasa hormat dan kagum yang setinggi-tingginya kepada Partai Komunis Indonesia.
Sejak lahirnya pada tahun 1920, Partai Komunis Indonesia menempuh suatu jalan perjuangan yang jaya. Selama 43 tahun ini kaum Komunis Indonesia selalu berdiri di barisan terdepan dalam perjuangan revolusioner Rakyat Indonesia melawan imperialisme dan kaum reaksioner dalam dan luar negeri. Teristimewa selama belasan tahun akhir-akhir ini, seiring dengan kemenangan-kemenangan usaha Rakyat Indonesia yang susul-menyusul dalam memperjuangkan dan membela kemerdekaan nasional dan demokrasi, Partai Komunis Indonesia telah tumbuh dan menjadi besar dengan pesatnya.
Partai Komunis Indonesia adalah suatu barisan pelopor proletariat yang perkasa, penuh daya kreasi dan militan, satu Partai besar nasional yang berhubungan rapat dengan massa Rakyat Indonesia yang luas, satu barisan pembidas Marxis-Leninis yang teguh dalam Gerakan Komunis Internasional. Kini Partai Komunis Indonesia telah menjadi Partai Komunis yang paling besar di luar negeri kubu sosialis, dan juga termasuk salah satu Partai Komunis yang terbesar di seluruh dunia.
Hasil-hasil yang gemilang itu dicapai oleh Partai Komunis Indonesia berkat penempuhan garis dan politik Marxis-Leninis yang tepat. Sejak tahun 1951, di dalam Partai Komunis Indonesia terbentuk satu inti pimpinan CC Partai yang Marxis-Leninis dengan dikepalai oleh Kawan Aidit. Garis dan politik yang tepat dari CC Partai Komunis Indonesia yang dikepalai oleh Kawan Aidit membawa perjuangan revolusioner Partai Komunis Indonesia dan Rakyat Indonesia dari kemenangan yang satu menuju kemenangan yag lain.
Partai Komunis Indonesia konsekuen mengibarkan tinggi-tinggi panji anti-imperialis yang terang benderang. PKI dan Rakyat Indonesia telah menunjukkan semangat berjuang yang jaya dan gagah-perwira dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda untuk membebaskan Irian Barat, sehingga mendapat penghargaan dari Rakyat revolusioner sedunia. Sesudah kekuatan neo-kolonialis imperialisme AS merembes ke Indonesia, Partai Komunis Indonesia dengan tegas mensinyalir tepat pada waktunya, bahwa imperialisme AS adalah musuh nomor satu yang paling berbahaya bagi Rakyat Indonesia. dalam perjuangan revolusioner yang lama melawan imperialisme, PKI bersama-sama dengan Rakyat Indonesia telah menghimpun pengalaman yang sangat kaya. Kaum komunis Indonesia telah mengalami sukses-sukses dan juga mengalami kekandasan-kekandasan. Sukses-sukses dan kekandasan-kekandasan itu menjadi harta mereka yang tak ternilai. Di dalam kancah perjuangan itulah mereka digembleng menjadi lebih teguh.
“Berani, berani, sekali lagi Berani!” menjadi semboyan yang lantang dari kaum Komunis Indonesia. Di samping keteguhan dalam perjuangan, mereka menunjukkan pula keluwesan dalam taktik. Di samping tujuannya yang jauh, mereka mengamalkan pekerjaan-pekerjaan kongkrit yang sungguh-sungguh mendalam dan nyata. Ini menunjukkan kepahlawanan dan kecerdikan Rakyat Indonesia, dan merupakan jaminan bagi pasti tercapainya kemenangan terakhir untuk perjuangan yang konsekuen melawan imperialisme yang dikepalai oleh AS dan kakitangannya.
PKI mengibarkan tinggi panji revolusioner yang terang benderang. CC Partai Komunis Indonesia yang diketuai oleh Kawan Aidit secara gemilang memadukan kebenaran universil Marxisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia yang kongkrit, mengemukakan program yang lengkap untuk penyelesaian revolusi nasional dan revolusi demokratis sampai keakar-akarnya di Indonesia tingkat sekarang ini. Dengan bertolak dari kenyataan di Indonesia, dan dengan menyimpulkan pengalaman perjuangan massa di negerinya, Partai Komunis Indonesia secara kreatif melaksanakan dan mengembangkan Marxisme-Leninisme sesuai dengan syarat-syarat di negerinya. Justru karena mereka secara bebas merumuskan dan melaksanakan garis dan politik revolusioner yang sesuai dengan keadaan di negerinya, maka Partai mereka demikian dicintai oleh massa Rakyat yang luas, demikian berkobar-kobar semangatnya, dan demikian berlimpah-limpah kekuatannya.
Partai Komunis Indonesia mengibarkan tinggi panji internasionalisme proletar yang terang benderang. Partai Komunis Indonesia konsekuen mempertahankan prinsip-prinsip revolusioner Deklarasi 1957 dan Pernyataan 1960, dan atas dasar itu membela persatuan Gerakan Komunis Internasional, menentang perpecahan-perpecahan. Mereka mempunyai pendirian prinsipil yang tegas, sekali-kali tidak akan condong ke mana angin yang deras. Mereka setia kepada persetujuan bersama dari Partai sekawan semua negeri, berjuang tak kenal damai melawan revisionisme modern, bahaya utama bagi Gerakan Komunis Internasional dewasa ini, dan melawan dogmatisme. Mereka tak henti-hentinya membongkat aktivitas-aktivitas jahat klik pengkhianat Tito yang mengabdikan diri sebagai detasemen istimewa imperialisme AS. Partai Komunis Indonesia telah menunjukkan kesetiaan yang tidak berhingga dan memberi sumbangan yang luar biasa kepada usaha revolusioner proletar internasional.
Contoh yang diberikan oleh Partai Komunis Indonesia itu menyatakan, bahwa hanya bila konsekuen pada Marxisme-Leninisme, konsekuen melawan imperialisme, konsekuen berrevolusi, konsekuen pada internasionalisme proletar, konsekuen menolak dan melawan revisionisme modern, konsekuen menolak dan melawan dogmatisme modern yang hanya tahu beriya-iya saja kepada tongkat komando dari luar negeri, dan hanya bisa segala sesuatu didasarkan pada keadaan kongkrit di negerinya, didasarkan pada kebutuhan dan tuntutan massa Rakyat di negerinya, barulah Partai itu dapat membimbing perjuangan revolusioner Rakyat mencapai kemenangan terus-menerus, barulah ia dapat mengembangkan serta membesarkan terus-menerus barisan Partai dan kekuatan Partai.
Sebaliknya, jika menjalankan revisionisme, berputar-putar terus menurut tongkat komando dari luar negeri, tidak mau melawan imperialisme, menolak revolusi, melemparkan internasionalisme proletar, akibatnya bukan saja usaha revolusioner Rakyat itu akan menderita kerugian, bahkan barisan Partai dan kekuatan Partai akan bercera-berai. Baik sekali apa yang dikatakan oleh Kawan Aidit, bahwa “Suatu Partai Komunis yang kena penyakit revisionisme tidak mungkin menjadi kuat, malahan makin lama makin menjadi lemah, makin kehilangan semangat berjuang dan perpecahan di dalamnya menjadi-jadi. Ini tidak bisa lain, karena revisionisme tidak memobilisasi kaum Komunis dan massa Rakyat melawan musuh-musuhnya, tetapi mengutamakan berkompromi dengan musuh-musuh Rakyat.”
Bumi selalu berputar, dan sejarah umat manusia selalu berkembang maju ke depan. Mustahil semut dapat menggoyahkan pohon, demikian pula halnya mustahil segelintir imperialis dengan kaum reaksioner dapat memutarkan arah perkembangan sejarah dunia. Bagaimanapun juga, Rakyat dunia akan menempuh jalannya sendiri, mereka tetap hendak menentang imperialisme, tetap hendak berrevolusi. Rakyatlah golongan yang terbanyak, dan mereka yang anti-Rakyat hanyalah golongan kecil. Umat yang menghendaki revolusi adalah golongan terbanyak, dan mereka yang menentang revolusi hanyalah golongan kecil. Ini adalah sesuatu kebenaran yang mustahil dapat dijatuhkan. Kaum revisionis modern semakin seragam dengan imperialisme dan kaum reaksioner, semakin meremehkan, membenci dan menentang usah revolusioner Rakyat di berbagai negeri, maka tak boleh tidak, mereka akan semakin terpencil pula.
Kunjugan kali ini oleh Delegasi Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Kawan Aidit ke Tiongkok akan lebih memperkuat persatuan persaudaraan antara Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Komunis Indonesia, akan lebih mempertebal persahabatan militan antara Rakyat ke dua negeri. Persatuan persaudaraan antara Partai Komunis Indonesia dan Partai Komunis Indonesia didasarkan pada Marxisme-Leninisme dan internasionalisme proletar, dikristalisasi dalam api perjuangan bersama, dan sudah lama teruji. Rakyat Tiongkok dan Rakyat Indonesia selalu saling menyokong dan bekerja sama dalam usaha bersama melawan imperialisme dan kolonialisme, membela perdamaian dunia dan memajukan persatuan Asia-Afrika. Partai Komunis Tiongkok dan Rakyat Tiongkok merasa gembira sekali dengan setiap kemajuan yang dicapai oleh Rakyat Indonesia dan Partai Komunis Indonesia dalam perjuangannya untuk kemerdekaan nasional yang penuh dan untuk demokrasi. Dalam perjuangan selanjutnya, Rakyat Tiongkok akan selama-lamanya berdampingan dengan Rakyat Indonesia.
Bersatulah kaum buruh semua negeri, bersatulah kaum buruh semua negeri dengan Rakyat tertindas dan bangsa tertindas, untuk melawan musuh kita bersama!
Hidup Marxisme-Leninisme !
Peking, 4 September 1963