Sumber: Bintang Merah Nomor Special Jilid II, Dokumen-Dokumen Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia, 7-14 September 1959. Yayasan Pembaruan, Jakarta 1960
Kawan-kawan Presidium yang tercinta,
Kongres yang mulia.
Adalah suatu kenyataan yang bersejarah bahwa Kongres Nasional ke-VI PKI sekarang ini menunjukkan persatuan Partai yang tidak hanya meluas di seluruh negeri, tetapi juga sudah mulai mendalam dan berakar di seluruh suku bangsa. Kongres kita sekarang sungguh-sungguh merupakan Kongres dari putra-putra yang terpilih atau tulang punggung-tulang punggung suku bangsa, Kongres Nasional dan Kongres persatuan dari semua suku bangsa, Kongres dari tulang punggung-tulang punggungnya pendukung semboyan Bhinneka Tunggal Ika!
Sebagaimana dikemukakan oleh Kawan D. N. Aidit dalam pidato pembukaan Kongres kita yang besar ini, Partai kita sekarang berbeda daripada di waktu Kongres Nasional ke-V, sudah meliputi seluruh suku bangsa, sehingga pada pokoknya harapan Kongres Nasional ke-V supaya Kongres Nasional ke-VI Partai mencerminkan persatuan seperti yang kita lihat sekarang sudah dipenuhi.
Laporan Umum CC PKI yang diucapkan oleh Kawan D. N. Aidit menyimpulkan bahwa “PKI bukan hanya sudah menjadi Partai yang nasional yaitu meliputi seluruh negeri dan seluruh suku bangsa, boleh dikatakan dan semua suku bangsa, tetapi juga Partai yang terbesar di negeri kita”. Penyimpulan ini adalah sepenuhnya benar dan sungguh-sungguh mengambarkan kenyataan yang objektif.
Kawan-kawan,
Mengapa Partai kita mencapai hasil-hasil yang penting dalam menyatukan seluruh suku bangsa dan mengembangkan kesadaran politik masing-masing suku bangsa untuk emansipasi?
Hasil-hasil ini tidak lain adalah berkat pelaksanaan politik Partai yang tepat mengenai suku bangsa. Politik Partai mengenai suku bangsa telah diperinci oleh Partai sejak Sidang Pleno Ke-IV CC PKI pada pertengahan tahun 1956. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, ada suku bangsa yang besar dan banyak yang kecil, mulai dari puluhan juta sampai yang hanya beberapa ribu orang dan yang tidak sama tingkat kemajuannya. Partai mengemukakan, bahwa “pemecahan masalah ini hanya mungkin jika memakai politik hak sama bagi semua suku bangsa, tidak peduli besar atau kecil”. Sedangkan pelaksanaannya ialah “politik hak otonomi yang seluas-luasnya bagi suku bangsa-suku bangsa di bawah pemerintah pusat yang bersifat kesatuan”, yang berarti “hak mengurus soal-soal sendiri bagi suku bangsa”. Politik Partai terhadap suku bangsa adalah penerapan kreatif dari politik Lenin tentang masalah nasion, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri bagi semua bangsa.
Hasil-hasil terpenting dari politik Partai mengenai suku bangsa dari sejak Kongres ke-V, dapat kita gambarkan dalam beberapa segi sebagai berikut:
1. Mempertahankan kesatuan nasion Indonesia terhadap usaha memecah belah kaum separatis
Politik Partai mengenai suku bangsa telah mengalami ujian-ujian yang berat sejak Kongres Nasional ke-V dalam membela kesatuan nasion Indonesia.
Dalam Laporan Umum sudah diterangkan oleh Kawan Aidit bagaimana kaum kontra-revolusioner separatis yang diwakili Masyumi-PSI mengadakan kampanye hasutan kebencian yang sangat kuat di daerah-daerah terhadap pusat. Maka timbullah satu demi satu dewan-dewan partikelir yang menjagokan diri sebagai pembela kepentingan daerah dengan semboyan-semboyan “untuk pembangunan daerah”, “persetan dengan orang-orang pusat”, “orang-orang pusat hanya mementingkan Jawa”. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak tokoh-tokoh berbagai suku bangsa yang mewakili kekuatan tengah di daerah-daerah tidak sanggup menahan arus kuat separatisme ini dan hanyut dalam arus anti-pusat yang bernada anti-Jawa. Dalam keadaan-keadaan yang gawat dan genting itu, yang langsung membahayakan kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai nasion, Partai kita adalah satu-satunya Partai yang bulat dari pusat sampai ke semua daerah yang bergolak melakukan perjuangan yang sengit dan gigih untuk melawan dan membendung arus separatisme itu, yang telah dibangkitkan dan dikendalikan oleh kaum imperialis untuk memecah bangsa kita, sebagai kesatuan nasion.
Kawan-kawan,
Menurut proses sejarahnya, gerakan kemerdekaan nasional adalah gerakan yang timbul bersamaan dengan perkembangan kapitalisme ketika borjuasi melawan feodalisme untuk menciptakan negara-negara nasional. Dalam gerakan kemerdekaan nasional di negeri kita, borjuasi Indonesia juga telah memberikan sumbangannya menuju persatuan nasion kita. Tetapi peristiwa-peristiwa Dewan-dewan partikelir yang diikuti dengan pemberontakan “PRRI”-Permesta membuktikan dengan jelas bahwa bila menghadapi “pembagian rezeki”, sebagian dari borjuasi tidak segan-segan untuk melemparkan jauh-jauh panji-panji kesatuan nasion kita demi keuntungan kantongnya sendiri yang diselimuti dengan kepentingan kedaerahan yang sempit. Partai-partai borjuis sama-pecah menurut kesukuannya.
Sebaliknya, Partai kita sebagai Partai proletar Indonesia tetap bulat sebagai kesatuan dari pusat sampai ke daerah, memimpin dan mempersatukan massa rakyat, dalam melawan segala Dewan partikelir, sejak permulaan sampai kepada pemberontakan mereka yang mengkhianati kesatuan Republik Proklamasi kita. Ketika timbul pemberontakan “PRRI”-Permesta PKI-lah dengan teguh memimpin rakyat menggulingkan diktator militer fasis dan membela kesatuan nasion, menyelamatkan persatuan suku bangsa.
2. Pekerjaan Front Nasional dan Politik hak sama bagi suku bangsa
Meskipun tugaa penggalangan Front Persatuan Nasional anti-imperialis yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodal di bawah pimpinian kelas buruh adalah persatuan di antara kelas-kelas, namun dalam pelaksanaan tugas Partai yang penting itu harus sungguh-sungguh diperhitungkan faktor adanya suku bangsa-suku bangsa.
Penggalangan Front Persatuan Nasional di Indonesia tidaklah semata-mata menggalang front persatuan nasional dari sudut mempersatukan kelas-kelas buruh, tani, borjuasi kecil, borjuasi nasional serta semua elemen-elemen yang revolusioner lainnya yang dirugikan oleh imperialisme dan feodalisme, tetapi juga bertugas untuk menghimpun seluruh suku bangsa, baik besar maupun kecil yang jumlahnya lebih dari 100 itu menjadi satu kesatuan nasion Indonesia yang kuat.
Politik ini terutama diwujudkan dalam perjuangan menuntut pelaksanaan hak sama bagi semua suku bangsa, politik saling membantu dan saling menghormati di antara suku bangsa. Berkat politik Partai yang memperjuangkan hak sama dan saling menghormati di antara semua suku bangsa, maka timbullah dalam Partai yang mulai berakar di semua suku bangsa perlombaan yang sehat untuk memajukan segi-segi yang baik dan menguntungkan rakyat pekerja dari masing-masing suku untuk bersatu-padu dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional yang penuh melawan imperialisme. Pelaksanaan politik ini berarti perjuangan melawan kecenderungan-kecenderungan suku bangsa-besarisme dan menentang suku bangsaisme yang sempit, yang kedua-duanya bersumber kepada ideologi borjuis. Jadi berlainan dengan pandangan borjuis yang hanya melihat kebaikan suku bangsanya sendiri saja dan menonjolkan yang jelek-jelek saja dari suku bangsa lain, bahkan sampai soal yang sekecil-kecilnya pun, PKI dengan tegas mengutamakan persatuan, saling bantu dan saling menghormati di kalangan suku bangsa. Ini berarti pula pengokohan dari bagian-bagian yang tak terpisahkan dari nasion Indonesia dan dengan demikian pengokohan nasion Indonesia sendiri. Oleh karena itu PKI tidak hanya merebut gelar sebagai pelopor persatuan nasional, tetapi juga pelopor persatuan suku bangsa. Karena itu pula, jika hendak menyebutkan partai yang nasional di Indonesia, maka PKI lah Partai nasional yang sejati.
3. Pembangunan Partai dan politik hak sama bagi suku bangsa
Pelaksanaan tugas pembangunan Partai yang tersebar di seluruh negeri dan mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi di lapangan ideologi, politik dan organisasi seperti yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V telah mencapai sukses yang besar. Ini dibuktikan oleh jumlah dan komposisi utusan dalam Kongres Nasional ke-V Partai yang jaya sekarang ini.
Sukses-sukses ini tidak mungkin kita saksikan sekarang apabila Partai tidak juga menjalankan politik yang tepat mengenai suku bangsa.
Soal yang penting dan menentukan dalam soal pembangunan Partai ialah masalah kader di kalangan suku bangsa. Tersebarnya Partai di seluruh negeri berarti pula semakin berpengaruhnya dan makin berakarnya Partai di semua suku bangsa. Peranan politik Partai dalam mendorong kerja sama dan saling bantu dari kelas buruh berbagai suku bangsa, disertai dengan peranan bahasa persatuan nasion Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, bahasa liberator, telah membuktikan bahwa meskipun berbagai suku bangsa berada dalam tingkat kemajuan yang tidak sama, namun usaha meratakan pembangunan Partai dapat mancapai sukses. Berkat pengabdian dan saling bantu yang tulus di antara kader-kader proletar dan rakyat pekerja dari masing-masing suku bangsa, maka dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sejak Kongres Nasional ke-V Partai, Partai kita tidak hanya bisa berkembang di semua suku bangsa, tetapi juga telah mulai bisa dipimpin oleh putra-putra yang terbaik dari masing-masing suku bangsa.
Dalam Kongres Nasional ke-VI ini Comite-comite Partai di daerah-daerah tidak hanya diwakili oleh putra-putranya sendiri yang terbaik. Juga dalam Kongres kita yang jaya ini kita telah menyaksikan betapa Partai dengan konsekuen menjalankan politik hak sama bagi segenap suku banga, sebagaimana yang terbukti dalam pemilihan CC Partai yang baru, yang sepenuhnya mencerminkan persatuan tulang punggung suku bangsa dan nasion Indonesia.
4. Perjuangan untuk otonomi suku bangsa yang seluas-luasnya
Pemecahan masalah suku bangsa di negeri kita tidak bisa dilepaskan dari keharusan memberi hak-hak demokrasi kepada semua suku bangsa, tidak peduli besar atau kecilnya suku bangsa. Bentuk penuangannya yang terbaik ialah dengan pemberian otonomi suku bangsa yang seluas-luasnya yang berarti memberi hak mengurus soal-soal politik dan ekonomi dalam lingkungan suku bangsa masing-masing, berhak memakai bahasanya masing-masing disamping bahasa Indonesia dan berhak mengembangkan kebudayaannya masing-masing.
Politik otonomi suku bangsa ini akan memperkuat nasion Indonesia karena persatuan seluruh suku bangsa bisa dicapai dalam suasana kebebasan, saling menghormati dan saling membantu di antara suku bangsa-suku bangsa. Untuk urusan soal-soal politik, ekonomi dan kebudayaan masing-masing dan kemajuan serta perkembangan seluruh suku bangsa itu hanya bisa dijamin di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kokoh.
Justru karena di waktu yang lalu pemerintah sangat lambat memberikan otonomi kepada daerah-daerah, maka timbul ketidakpuasan terhadap sentralisme dan pusat. Ketidakpuasan inilah ditunggangi oleh kaum kontra-revolusioner sehingga sangat merugikan kesatuan nasion kita.
Dengan berlakunya UU No. 1/1957 mulai dilaksanakan pemberian otonomi kepada daerah-daerah, berdasarkan pemilihan DPRD-DPRD, secara demokratis. Otonomi daerah ini belum otonomi suku bangsa, yaitu belum otonomi yang berdasarkan suku bangsa, melainkan otonomi berdasarkan pembagian administratif daerah. Walaupun demikian otonomi daerah ini sudah merupakan langkah yang maju. Jika dilaksanakan secara konsekuen, ia berarti pemberian hak-hak demokrasi yang lebih luas kepada rakyat di daerah-daerah yang meliputi berbagai suku bangsa.
Tetapi belumlah kita sampai kepada pelaksanaan UU No. 1/1957 secara konsekuen, maka dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959, Menteri Ipik Gandamana telah mengebiri otonomi daerah itu. Ini betul-betul berarti “maju satu langkah mundur belasan langkah”. Ini berarti membuka lagi sumber-sumber bagi timbulnya ketidakpuasan yang luas di daerah-daerah yang dapat lagi ditunggangi oleh kaum separatis.
Oleh sebab itu, politik PKI untuk tetap mempertahankan otonomi daerah yang demokratis, dan mengembangkannya menuju otonomi suku bangsa yang seluas-luasnya, berarti juga politik melindungi kepentingan semua suku bangsa negeri kita, dan politik menjamin persatuan semua suku bangsa itu di dalam nasion Indonesia.
5. Gerakan kaum tani dan politik hak sama bagi semua suku bangsa
Kalau dikatakan bahwa politik Partai untuk hak sama bagi semua suku bangsa baru bisa mencapai sukses, apabila sudah tambah kader-kader Komunis di kalangan suku bangsa itu, maka tepat pula halnya jika dikatakan bahwa politik Partai untuk hak sama bagi semua suku bangsa baru bisa berhasil dengan baik apabila Partai sungguh-sungguh menjadi tulang punggung gerakan massa di kalangan suku bangsa, dan terutama gerakan massa tani, karena massa tani merupakan jumlah yang terbanyak dari penduduk tiap suku bangsa.
Maka itu untuk menyukseskan politik Partai di kalangan suku bangsa perjuangan kaum tani mempunyai peranan yang penting. Perjuangan Rakyat Sulawesi Utara/Tengah dan Sumatera Barat untuk menumpas pemberontak “PRRI”-Permesta dan membela kesatuan nasion Indonesia, serta persatuan tani suku bangsa, telah membuktikan bahwa perjuangan kaum tani yang tergabung dalam gerilya rakyat dan dipimpin oleh Partai dan kekuatan demokratis lainnya, merupakan kekuatan yang kokoh dan sumbangan yang berharga bagi pelaksanaan politik Partai terhadap suku bangsa. Makin banyak kaum tani terhimpun dalam gerakan revolusioner untuk melawan kekuatan feodal sebagai basis kekuatan imperialis makin terhimpunlah syarat-syarat untuk menjalankan politik Partai tersebut.
Oleh karena itu suksesnya gerakan kaum tani yang makin meluas yang dipimpin oleh Partai, memberikan syarat-syarat baru untuk pelaksanaan politik Partai mengenai suku bangsa secara tepat. Hakikat untuk perjuangan emansipasi dan suku bangsa adalah gerakan tani di bawah pimpinan kelas buruh.
6. Masalah minoritas keturunan asing
Masalah ini hampir sama persoalannya dengan masalah suku bangsa. Masalah ini meliputi minoritas-minoritas keturunan asing seperti keturunan Arab, Eropa, dan Tionghoa. Perbedaannya dengan suku bangsa, ialah bahwa golongan ini tidak mempunyai daerah tempat tinggal yang tertentu, walaupun mempunyai bahasa dan kebudayaan sendiri. Tetapi politik Partai memecahkan masalah ini pokoknya sama dengan politik dalam masalah suku bangsa, yaitu dengan pelaksanaan hak sama bagi semua warga negara.
Menurut kenyataan sejarah putra-putra terbaik dari golongan keturunan asing sudah aktif turut serta dan berkorban dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional Indonesia dan bahwa merekalah yang mewakili kepentingan sesungguhnya dari golongan minoritas asing.
Sebagai akibat kekuasaan kolonial Belanda masih terdapat purba sangka-purba sangka pada warga negara-warga negara keturunan asing terhadap warga negara-warga negara bukan keturunan asing dan sebaliknya. Apalagi ada usaha-usaha reaksi yang sistematis mengadu domba warga negara “asli” dan “tidak asli” dengan tujuan membelokkan perjuangan kita melawan imperialisme. Misalnya dengan “gerakan Assaat” dan sentimen-sentimen anti-Tionghoa yang dibangkitkan oleh larangan Menteri Rakhmad Muljomiseno (Kabinet Djuanda yang lalu) terhadap warung-warung asing.
Politik Partai yang tepat terhadap masalah minoritas keturunan asing sudah menjadi pedoman penting bagi kader-kader kita untuk melawan kampanye yang berbau rasialisme dan sovinisme itu. Berkat politik ini, kita berhasil mengalahkan usaha-usaha reaksi, dan mengakibatkan jumlah yang makin banyak dari golongan minoritas keturunan asing ini memihak PKI sebagai satu-satunya Partai yang sungguh-sungguh membela kepentingan mereka. Dengan demikian perjuangan rakyat kita tetap diarahkan pada sasaran yang pokok, yaitu imperialisme dan feodalisme, dan memelihara kesatuan nasion.
Kawan-kawan,
Demikianlah sambutan saya mengenai beberapa segi dan masalah suku bangsa dan nasion di negeri kita, yang menunjukkan betapa pentingnya kita senantiasa memegang teguh politik Partai tentang masalah suku bangsa dan nasion.
Hidup persatuan dari semua suku bangsa dan kesatuan nasion Indonesia!
Hidup PKI, penjamin hari depan semua suku bangsa dan nasion Indonesia!